All about Animals, Innovation, Law, Management, and Soccer: 2020

IWA

Pro-Kontra Omnibus Law UU Ciptaker

Omnibus Law berasal dari bahasa latin omnis berarti banyak. Biasanya dikaitkan dengan kata law. Omnibus Law merupakan penyederhanaan undang-undang yang mencakup banyak aspek dari berbagai aturan hukum untuk digabung menjadi satu undang-undang. Karena itulah, sering disebut juga Hukum Sapu Jagat. Tujuannya adalah untuk merampingkan regulasi dan birokrasi agar lebih efektif, menghindari tumpang tindih suatu aturan, dan memperbaiki iklim investasi serta daya saing bangsa. Contoh Omnibus Law di Indonesia adalah sektor perpajakan dan sekarang yang sedang viral tentang cipta kerja.


Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR RI akhirnya mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Omnibus Law Undang-Undang (UU) Ciptaker. Aturan tersebut berisi lebih dari 1000 halaman, 15 bab, dan 174 pasal. Hanya 2 fraksi (dari total 9 fraksi) yang menolak dengan tegas pengesahan UU tersebut.


Omnibus Law UU Ciptaker meliputi 11 pembahasan:

- Penyederhanaan perizinan berusaha

- Persyaratan investasi

- Kemudahan dan perlindungan UMKM

- Kemudahan berusaha

- Dukungan riset dan inovasi

- Administrasi pemerintahan

- Pengenaan sanksi

- Pengadaan lahan

- Investasi dan proyek pemerintahan

- Kawasan ekonomi

(Sumber: Kompas.com)


Pengesahan Omnibus Law UU Ciptaker menimbulkan pro dan kontra. Di sini, penulis berusaha netral dan tidak memihak.

Pihak yang Pro

- Demi kemudahan investasi dengan membereskan aturan yang tumpang tindih dan berpotensi menimbulkan ambigu serta salah persepsi

- Investor tidak lagi diliputi perasaan was-was karena dasar hukumnya sudah jelas dan mengacu pada satu undang-undang saja. Ujung-ujungnya tenaga kerja yang terserap lebih banyak

- Berpengaruh positif terhadap harga saham-saham kawasan industri yang melesat cukup signifikan

- Jaminan untuk korban PHK yang dinamakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bagian dari program BPJS Ketenagakerjaan, meliputi pesangon, pelatihan kerja, dan informasi bursa kerja

- Memangkas regulasi, birokrasi, dan perizinan. Usaha mikro dibebaskan dari biaya perizinan dan usaha kecil diberikan keringanan biaya perizinan. Biaya pendirian perseroan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diringankan. Di sisi lain kompetensi tenaga kerja lokal akan semakin ditingkatkan

- Dengan memangkas birokrasi, potensi korupsi bisa diminimalisir, syukur-syukur dihilangkan total

- Kemudahan dalam mendirikan koperasi primer, dulu menurut UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian membutuhkan 20 orang, sekarang dengan Omnibus Law UU Ciptaker cukup 9 orang

- Peluang koperasi untuk memanfaatkan teknologi melalui buku daftar anggota secara elektronik dan rapat anggota secara daring

- Penguatan prinsip usaha syariah pada koperasi

- Insentif pajak dan fiskal, kemudahan akses pasar, peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta sertifikasi halal gratis untuk UMKM

- Percepatan membangun rumah MBR untuk masyarakat berpenghasilan rendah

- Investasi asing hanya untuk usaha besar dan hanya boleh bermitra dengan koperasi serta UMKM

- Upah minimum dikecualikan untuk usaha mikro dan kecil demi menjaga eksistensi usaha mikro dan kecil

- Perlindungan sosial bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perlindungan sosial berupa jaminan sosial, pengaturan uang lembur, dan jam kerja, seperti yang didapatkan pekerja tetap

(Sumber: koran Kompas tentang wawancara khusus dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki).

Di Balik Unjuk Rasa Berikut Pengamanannya yang Serius, Selalu Ada Saja yang Kocak


Pihak yang Kontra

- Ada aspirasi buruh yang dianggap belum tersampaikan oleh DPR. Sekalipun ada fraksi yang memperjuangkan, power-nya sangat lemah

- Setelah sepekan disahkan (sampai tanggal 11 Oktober 2020), draf final Omnibus Law UU Ciptaker belum bisa diakses publik (laman dpr.go.id). Padahal antara pengesahan dan draf final itu umumnya sepaket. Hal ini membuat masyarakat kesulitan mengkritisi aturan tersebut secara keseluruhannya dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aturan tersebut

- Pesangon dikurangi dari awalnya 32 kali upah tergantung masa kerja menjadi 25 kali upah, dengan 6 kalinya dibayar lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

- Baru dapat kompensasi minimal 1 tahun. Kasihan buat pekerja yang dikontrak di bawah 1 tahun

- Mencemaskan kaum petani karena Omnibus Law UU Ciptaker mengubah salah satu isi pasal dalam UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan di mana impor pangan yang tadinya alternatif jika sumber utama yaitu hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak terpenuhi, sekarang diubah bahwa impor pangan menjadi kebutuhan utama bersama hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Alasannya, memenuhi tuntutan WTO, organisasi perdagangan dunia demi melancarkan era perdagangan bebas yang tentu saja membuat para pelaku usaha lokal di bidang pertanian semakin menderita

- Syarat tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia akan dipermudah. Tentunya ini sinyal yang kurang baik bagi tenaga kerja lokal

- UMK dibuat bersyarat dan tidak diatur secara nasional, melainkan diserahkan kepada Gubernur masing-masing

- Upah pekerja di sektor usaha kecil boleh di bawah upah minimum dengan dalih menyelamatkan usaha kecil tersebut.  Jelas bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di mana tidak boleh ada pekerja mendapatkan upah di bawah upah minimum 

- Upah masa cuti berpotensi dihilangkan karena tidak dijelaskan secara rinci. Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan bahwa pegawai yang cuti (istirahat) berhak mendapatkan upah

- Kontrak kerja seumur hidup menipiskan harapan untuk diangkat sebagai pegawai tetap

- Outsourcing seumur hidup dan batasan outsorcing tidak dibatasi pada 5 pekerjaan seperti dulu. Tapi kalau outsourcing-nya seperti pesepakbola top Cristiano Ronaldo itu lain cerita🤪

- Memungkinkan tenaga kerja asing menduduki jabatan tertentu, kecuali jabatan personalia

- Waktu kerja yang eksploitatif. Pengusaha sektor tertentu diberi hak untuk menambah waktu kerja di luar yang telah ditetapkan

- Seharusnya fokus dulu ke penanganan Covid-19 karena ujung-ujungnya untuk meningkatkan kepercayaan internasional. Kalau sudah begitu, investor akan berdatangan ke Indonesia. Baru merampungkan Omnibus Law UU Ciptaker

- Kekhawatiran terjadinya desentralisasi dimana sejumlah kewenangan pemerintah daerah ditarik ke pusat. Akibatnya, otonomi daerah terhambat. Padahal, otonomi daerah penting untuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan pemerataan wilayah. Perlu ada Peraturan Pemerintah agar terhindar dari resentralisasi

- Penyederhanaan syarat dasar perizinan menimbulkan kekhawatiran akan adanya pengecualian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) selama usahanya sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Jika terlalu tergesa-gesa menetapkan pengecualian AMDAL, dikhawatirkan malah menimbulkan bencana alam baru yang bermula dari pengalihan fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya

- Pembuatan Omnibus Law UU Ciptaker dinilai tidak terbuka dan menutup diri dari partisipasi publik. Padahal keterbukaan dan partisipasi publik dalam suatu penyelenggaraan negara (seperti pembuatan undang-undang) menjadi bagian dari demokrasi yang diatur dalam UUD 1945

(sumber: detikFinance dan koran Kompas).



Walaupun Omnibus Law UU  Ciptaker sudah disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020, aturan tersebut belum  bisa berlaku karena masih menunggu  keputusan akhir Presiden Jokowi. Batas waktu keputusan akhir tersebut maksimal sebulan setelah aturan disahkan DPR, yaitu tanggal 5 November 2020.


Penulis dalam posisi netral dan tidak memihak manapun. Baik yang pro maupun kontra memiliki kekuatan argumen masing-masing. Namun, pengesahan suatu UU wajib memperhatikan aspirasi semua pihak terkait, tidak hanya pemerintah, pengusaha, dan investor saja, tetapi juga tenaga kerja (terutama buruh) itu sendiri. Memang keputusan akhir seringkali tidak memuaskan seluruh pihak, tetapi setidaknya ada upaya keras untuk mengakomodir semua pihak agar pihak yang masih dirugikan akhirnya memakluminya. Begitupun pihak yang merasa dirugikan bisa menempuh jalur yang dibenarkan oleh hukum, misal berunjuk rasa (sebagai bagian kebebasan berpendapat) sesuai aturan dan melakukan uji materi terhadap pasal dari suatu undang-undang yang dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), tentunya uji materi baru bisa dilakukan setelah Omnibus Law UU Ciptaker mendapatkan pengesahan dari Presiden RI maksimal 5 November 2020. Terakhir, untuk pihak aparat kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa hendaknya lebih mengedepankan tindakan preventif, humanis, agamis, dan hal-hal kekinian yang sekiranya disukai milenial (yang umumnya menjadi penggerak aksi unjuk rasa), sehingga tindakan represif bisa diminimalisir.


Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english), ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan), dan keempat (tentang hewan peliharaan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:

PKKMB yang Benar menurut Hukum Positif

A. Ospek atau PKKMB?

Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek) sejatinya adalah kegiatan awal bagi mahasiswa baru sebelum menempuh studi di perguruan tinggi. Tujuannya adalah membentuk watak agar mahasiswa baru bisa mematuhi tata tertib kampus, mengenal teman-teman, organisasi kemahasiswaan, dan juga beradaptasi di lingkungan kampus yang tentunya jauh berbeda dari lingkungan sekolah. Sekarang, nama ospek diganti dengan nama  PKKMB  (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru) yang katanya lebih humanis (untuk menghapuskan kekerasan) dan berada dalam tanggung jawab penuh institusi. Di samping itu, ospek merupakan kegiatan ekstrakurikuler, sementara PKKMB naik kasta menjadi kegiatan kokurikuler sehingga mendapatkan penilaian akademik juga.  Kenyataannya, kita, bahkan wartawan lebih familiar dengan istilah ospek sampai sekarang. Akronim lebih mudah diingat daripada singkatan😛.

PKKMB sebetulnya tidak hanya berlaku untuk mahasiswa baru D3 dan S1 yang baru lulus dari sekolah, tetapi juga mahasiswa pasca sarjana. Hanya saja, PKKMB pada mahasiswa pasca sarjana lebih singkat, lebih resmi (karena pembinanya tim dosen yang turun langsung bukan mahaswa senior), dan tidak ada acara bentak-bentakan (ingat umur😝). Saya sendiri sewaktu menjalani PKKMB di MM Unpad hanya disuruh menghadiri seremoni mahasiswa baru di Unpad Jatinangor yang dibuka langsung oleh rektor dan mengikuti program matrikulasi (kuliah pengantar) sebelum kuliah yang sesungguhnya, mempelajari ilmu dasar agar bisa beradaptasi saat kuliah. Program matrikulasi ini tidak masuk nilai IPK, tapi tetap diwajibkan karena menjadi salah satu syarat untuk bisa sidang tesis (ada sertifikat). Program matrikulasi tetap ada ujiannya (1 kali ujian dan ada nilai akhir), jadi kalau tidak lulus ya mengulang tahun depan.


Kembali ke topik, PKKMB sekarang kembali diperbincangkan karena walau dilakukan secara daring akibat pandemi korona masih saja ada kekerasan, walau sifatnya lebih ke verbal. Tercatat ada 2 kasus kekerasan verbal saat pelaksanaan PKKMB selama tahun 2020:

1. Unesa (Universitas Negeri Surabaya) Fakultas Ilmu Pendidikan. Dua pelaku (panitia ospek mahasiswa senior) terlihat membentak mahasiswa baru (maba) akibat tidak mematuhi tata tertib. Terlihat maba tersebut begitu tertekan secara mental akibat ulah oknum mahasiswa senior. Namun, kasusnya yang viral membuat geram netizen dan justru membuat tekanan mental tersendiri buat para pelaku. Berita terakhir, kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Baik maba yang jadi korban maupun dua pelaku mendapatkan bimbingan konseling psikologi

2. Universitas Bengkulu Fakultas Teknik. Konsepnya serupa dengan ospek daring Unesa, hanya saja para pelaku (3 mahasiswa senior) tidak hanya membentak maba, tetapi juga menyuruh dua maba untuk mencoret wajah mereka sendiri menggunakan lipstik dan kopi akibat tidak mematuhi tata tertib.


Melihat kejadian di atas, tentunya kita bertanya-tanya bagaimana PKKMB yang benar menurut hukum positif? Jika sudah diatur, kok masih ada kekerasan/perpeloncoan? Kok setiap tahun ada saja kasusnya? Lalu apa bedanya antara PKKMB dengan ospek kalau masih ada kekerasan? Seperti sudah menjadi tradisi... Pada dasarnya, pelaksanaan PKKMB diserahkan kepada pihak universitas dengan membuat buku pedomannya tersendiri, namun tetap berdasarkan hukum positif yang berlaku. Disayangkan, belum ada Permendikbud khusus tentang pelaksanaan PKKMB, sehingga dimungkinkan masih terjadi salah persepsi antara kemendikbud, pihak universitas, dan panitia PKKMB itu sendiri.


B. Dasar hukum PKKMB:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan (pasal 14 ayat 1). PKKMB sekarang sudah menjadi bagian kegiatan kokurikuler, bukan lagi ekstrakurikuler. Konsekuensinya, ada pertanggung jawaban akademis dan pengawasannya pun melibatkan pembina tim dosen, tidak dilepas begitu saja. Karena nantinya pembina tim dosen ini bertanggung jawab kepada dekan fakultas dan dekan fakultas bertanggung jawab kepada rektor

- Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui kegiatan kemahasiswaan (pasal 14 ayat 2)

- Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler diatur dalam statuta perguruan tinggi (pasal 14 ayat 3). Jadi, aturan yang lebih spesifik untuk PKKMB diserahkan kepada perguruan tinggi. Biasanya dibuatkan buku pedoman khusus yang wajib dimiliki mahasiswa

- Kurikulum pendidikan tinggi meliputi kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler (pasal 35 ayat 4)

- Organisasi kemahasiswaan yang ada harus memperhatikan potensi mahasiswa, mengembangkan kreativitas, kepemimpinan, keberanian, kebangsaan, dan tanggung jawab sosial (pasal 77). PKKMB melibatkan organisasi kemahasiswaaan dan harus memperhatikan aspek-aspek tadi. Terkadang tujuannya baik untuk melaksanakan pasal 77, namun di lapangan caranya yang salah cenderung menindas. Tentunya ini tidak baik karena dikhawatirkan akan menimbulkan dendam. Mungkin saja tidak terlampiaskan ke seniornya, melainkan ke maba tahun berikutnya


2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

- PKKMB tidak disebutkan secara rinci, namun lebih kepada sikap dalam mewujudkan Standar Nasional Perguruan Tinggi

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mencerdaskan, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan (pasal 3 ayat 1a). Jadi, jelas setiap pembelajaran di perguruan tinggi, apapun itu, mau perkuliahan, organisasi kemahasiswaan, maupun PKKMB, wajib menerapkan nilai humaniora, yaitu mengangkat manusia menjadi lebih manusiawi dan berbudaya, bukan malah sebaliknya

- Standar Nasional Pendidikan TInggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dam global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (pasal 3 ayat 3). Tentunya termasuk di dalamnya pelaksanaan PKKMB ketika dalam pelaksanaannya masih terjadi kekerasan, walau sifatnya verbal, wajib dievaluasi dan disempurnakan agar lebih baik ke depannyapasal - Perilaku yang benar dan berbudaya dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian masyarakat (pasal 6 ayat 1). PKKMB termasuk bagian dari proses pembelajaran mahasiswa

- Permendikbud ini satu dari 5 Permendikbud lainnya, dibuat dalam mewujudkan kampus merdeka, terutama merdeka dalam menempuh studi sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Termasuk "bumbu" dalam kegiatan menempuh studi adalah kegiatan pengenalan kampus dan kemahasiswaan. 


C. Materi PKKMB 

Materi PKKMB perguruan tinggi di Indonesia selalu diserahkan kepada perguruan tinggi penyelenggara untuk dibuat buku pedomannya dengan berlandaskan hukum positif. Materi PKKMB pada umumnya meliputi:

1. Pembinaan kesadaran bela negara agar mahasiswa memiliki sikap untuk menjadi warga negara yang baik dan memiliki kesadaran untuk memberikan kontribusi bagi negara 

2. Pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika

3. Pembinaan gerakan nasional revolusi mental, meliputi: Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu

4. Pengenalan sistem pendidikan tinggi:

- Kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka (termasuk merdeka dari penindasan)

- Mempelajari keterkaitan multi disiplin ilmu, sehingga mahasiswa tidak terpaku pada ilmu yang dikuasainya, melainkan dapat berpikiran bijak, cerdas, kritis, terbuka, serta mampu menganalisis keterkaitan antara ilmu yang satu dengan ilmu lainnya. Tentunya dibutuhkan diskusi yang lebih antara mahasiswa yang berbeda fakultas. Seringkali dari diskusi tersebut memunculkan teori baru, ilmu baru, dan karya yang baru, yang bermanfaat, minimal bagi kampus itu sendiri

- Adaptasi pendidikan perguruan tinggi di era kenormalan baru, terutama teknologi informasi yang digunakan oleh setiap mahasiswa. Metode daring seperti webinar menjadi prioritas untuk saat ini

- Sistem pendidikan daring rentan menimbulkan perbedaan persepsi dan miskomunikasi, sehingga dibutuhkan standar baku untuk menyamakan persepsi dan meminimalisir miskomunikasi

5. Pencegahan radikalisme dan sejenisnya

6. Pengenalan revolusi industri 4.0 di dunia kampus

7. Mengundang alumnus yang sukses dan inspiratif

8. Mengundang motivator handal

9. Program untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, dan lingkungan hidup, termasuk ketika dihadapkan dengan bencana alam


D. Sanksi

Jika saat pelaksanaan PKKMB masih ada kekerasan, walaupun sifatnya verbal, biasanya langkah utama yang ditempuh adalah pihak berwenang di perguruan tinggi langsung menegur oknum panitia PKKMB berikut pembinanya dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan meminta maaf kepada korban maba yang dirugikan. Demikian pula, pimpinan perguruan tinggi (rektor) juga mendapat teguran keras dari pejabat di atasnya. Namun, ada kalanya korban maba dan keluarganya tidak terima dengan ulah tidak manusiawi oknum panitia PKKMB, maka jalur hukumlah yang ditempuh. Lalu, apa saja sanksi yang bisa diterima oleh oknum panitia PKKMB yang melakukan kekerasan terhadap maba?

1. Sanksi berdasarkan aturan baku di perguruan tinggi penyelenggara PKKMB

Setiap perguruan tinggi memiliki buku pedoman penyelenggaraan PKKMB. Sudah pasti ada aturan tentang sanksi bagi pelaku perpeloncoan. Dan pihak yang berwenang menerbitkan aturan tersebut adalah dekan fakultas dengan persetujuan rektor. Misal: sanksi skorsing selama 1 tahun dan dilarang melakukan aktivitas di kampus dalam bentuk apapun, sehingga membuat studi si oknum pelaku mahasiswa terhambat, tidak bisa terlibat dalam organisasi kemahasiswaan, dan pergaulannya pun terganggu. Belum lagi stigma negatif kepada pelaku, baik di lingkungan kampus, maupun nyinyiran netizen di media sosial, apalagi yang langsung menyerang akun media sosial pelaku, sudah cukup memukul mental pelaku


2. Sanksi hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Pasal 335 -> Perbuatan tidak menyenangkan

- Perbuatan melawan hukum dengan memaksa oranglain untuk melakukan/membiarkan sesuatu dan melakukan suatu perbuatan tidak menyenangkan lainnya (termasuk kekerasan verbal) dapat diancam pidana penjara maksimal 1 tahun (pasal 335 ayat 1)

- Dengan catatan harus ada pengaduan dari pihak korban/keluarga korban (pasal 335 ayat 2). Untuk itulah, jalan damai dan kekeluargaan umumnya masih menjadi solusi terbaik


b. Pasal 310 KUHP -> Penghinaan

- Perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan/nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (mempermalukan) dapat dikategorikan penghinaan dengan diancam pidana penjara maksimal 9 bulan

- Sifatnya delik aduan (berlaku jika ada pengaduan dari pihak korban/keluarga korban yang merasa dirugikan), sama seperti pasal 335


c. Pasal 351 KUHP -> Penganiayaan  berat 

-Penganiayaan umumnya dijerat dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan (pasal 251 ayat 1)

- Jika penganiayaan berat, korban luka berat, maka pelaku diancam pidana penjara maksimal 5 tahun (pasal 351 ayat 2)

- jika penganiayaan berat, korban meninggal dunia, maka pelaku diancam pidana penjara maksimal 7 tahun (pasa; 351 ayat 3)

- Termasuk delik biasa, jadi tanpa pengaduan pihak korban/keluarga korban, maka pelaku dapat dituntut


d. Pasal 352 KUHP -> Penganiayaan ringan

- Penganiayaan ringan tidak mengakibatkan luka serius dan korban tetap bisa melanjutkan aktivitas secara normal, maka pelaku hanya diancam pidana penjara maksimal 3 bulan (pasal 352 ayat 1). Misal: Menampar pipi korban 2 kali, meskipun sakit, namun tidak menimbulkan luka serius dan korban tetap bisa beraktivitas normal 

- Termasuk delik biasa


e. Pasal 353 KUHP -> Penganiayaan berencana

 - Penganiayaan berencana umumnya diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun (pasal 353 ayat 1)

- JIka korban mengalami luka berat, maka ancaman pidana penjara untuk pelaku maksimal 7 tahun (pasal 353 ayat 2)

- Jika korban meninggal dunia, maka ancaman pidana penjara untuk pelaku maksimal 9 tahun (pasal 353 ayat 3)

- Termasuk delik biasa


3. Sanksi tidak hanya berlaku untuk pelaku, tetapi juga untuk dosen pembina PKKMB, perguruan tinggi penyelenggara, dan pihak terkait lainnya, umumnya lebih bersifat administratif, tergantung kasusnya, apakah baru terjadi pertama kali atau sudah berulang? Berdasarkan UU 12 tahun 2012 pasal 92 ayat 2, maka sanksi administratif meliputi:

a. Peringatan tertulis

b. Penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintah

c. Penghentian sementara kegiatan penyelenggara pendidikan

d. Penghentian pembinaan

e. Pencabutan izin.


Dengan melihat penjelasan hukum positif tadi, alangkah baiknya jika pelaksanaan PKKMB diperkuat dengan Permendikbud khusus tentang PKKMB, mengingat aturan baku di buku pedoman PKKMB yang dibuat perguruan tinggi penyelenggara masih ada yang belum sesuai sehingga mungkin saja menjadi penyebab masih terjadinya kasus perpeloncoan. Di samping itu, agar terjadi kesamaan persepsi, visi, dan misi antara pihak perguruan tinggi dengan pemerintah pusat (Kemendikbud), sehingga program PKKMB yang benar, berkualitas, dan manusiawi bisa dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Semoga saja, tidak ada lagi kasus perpeloncoan ke depannya...

  Jadilah Mahasiswa yang Cerdas, 

Bukan Menindas


Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english), ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan), dan keempat (tentang hewan peliharaan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:

Kemerdekaan dan Nasionalisme menurut Perspektif Hukum Islam serta Perwujudannya

A. Kemerdekaan
Tidak terasa sekarang sudah memasuki bulan Agustus 2020 yang berarti negara kita, Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya ke-75 pada tanggal 17 Agustus nanti. Tapi, apakah Indonesia saat ini sudah sepenuhnya merdeka? semoga negara kita tercinta ini semakin mandiri (lepas dari ketergantungan pihak asing), jaya, berprestasi di semua bidang, dan yg terpenting diridhoi Allah Swt. Aamiin😇.

Kemerdekaan suatu negara merupakan suatu kondisi di mana negara memiliki hak kendali penuh atas seluruh wilayah negaranya tanpa bergantung (campur tangan) pada negara lain. Jadi, kalau pemerintahan suatu negara memiliki kebijakan yang masih dipengaruhi atau disetir pihak lain, apalagi pihak tersebut dari negara asing, maka dipastikan negara tersebut belum sepenuhnya merdeka, hanya formalitas saja. Jangankan intervensi dari negara asing, intervensi dari pihak lain masih satu negara tapi di luar pemerintahan seperti partai politik itupun tidak diperbolehkan. Jadi, pemerintah berdaulat penuh dan bertanggung jawab penuh atas negara yang dipimpinnya. Terkadang, masalah negara yang berutang besar ke pihak asing juga bisa menjadi salah satu faktor negara tersebut belum sepenuhnya merdeka, karena pihak asing tersebut merasa memiliki jasa besar, jadi perlu ikut campur urusan negara tersebut walau dengan dalih yang lebih halus, yaitu hanya ingin membantu negara tersebut. Atau membangun proyek ini itu memunculkan utang yang besar dan demi menyelamatkan anggaran negara akhirnya dibebankan kepada rakyat melalui pajak yang semakin tinggi maupun kenaikan tarif secara diam-diam. Jangan sampai pula negara mengalami resesi. Jika itu terjadi, pemerintah berada dalam fase keputusasaan, rakyat semakin menderita, dan semakin jauh dari yang namanya merdeka secara ekonomi...

Kemerdekaan menurut perspektif hukum Islam merupakan kebebasan yang dimiliki tiap manusia dengan dibatasi syariat atau hukum Islam, menghargai hak-hak hidup oranglain, serta bebas dari penindasan. Kemerdekaan sebetulnya merupakan fitrah yang dimiliki manusia sejak lahir, hanya terkadang hak itu dirampas saat dewasa akibat keserakahan manusia. Dasar hukum utamanya dari Al-Qur'an tentang kisah nyata nabi dan rasul terdahulu yang berjuang untuk memerdekakan umat manusia dari segala macam kezaliman dan penindasan, serta mengajak umatnya menuju jalan yang diridhoi Allah Swt
1. Kisah Nabi Ibrahim yang umatnya menyembah berhala. Nabi Ibrahim datang untuk memerdekakan mereka dari penghambaan yang keliru menuju penghambaan yang benar, yaitu menyembah Allah Swt  (QS. Al-An'am ayat 76-79). Jika dikaitkan dengan kehidupan saat ini, penghambaan serupa bisa saja terjadi misal penghambaan terhadap uang. Demi uang, ada orang rela bertengkar dengan saudara dekatnya sendiri, rela mengusir orangtuanya sendiri, bahkan sampai membunuh oranglain. Jika itu yang terjadi, orang tersebut sama sekali belum merdeka, sudah diperbudak uang, ditambah lagi dikuasai oleh hawa nafsu dan iblis. Naudzubillah..

2. Kisah Nabi Musa yang memerdekakan umatnya dari kezaliman dan kesombongan penguasa Fir'aun sampai mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Pada akhirnya, Allah Swt yang memberikan balasan setimpal kepada Firaun yang terlambat menyesal saat sudah sakaratul maut sehingga taubatnya ditolak oleh Allah Swt (QS. Ibrahim ayat 5-6). Semoga kisah Nabi Musa ini menjadi pelajaran, khususnya pemimpin negara, agar tidak sombong dan bertindak zalim terhadap rakyatnya. Apalagi dalam kondisi pandemi korona, akan semakin terlihat mana kinerja pemimpin yang amanah, mana yang sebaliknya.



B. Nasionalisme
Nasionalisme merupakan paham dan sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang didasari kesamaan cita-cita, tujuan, dan kebudayaan, sehingga bersikap setia terhadap negaranya demi mempertahankan kedaulatan negara. Tentunya berbeda dengan patriotisme yang cenderung menunjukkan sifat kepahlawanan (meneladani pahlawan nasional) terhadap negaranya, seperti sikap pantang menyerah dan rela berkorban (baik harta, tenaga, maupun nyawa), serta biasanya lebih ke individu, bukan masyarakat.

Nasionalisme menurut perspektif hukum Islam dijelaskan dalam:
1. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat terakhir (200). Intinya adalah orang yang beriman harus selalu menguatkan kesabaran, tetap bersiap siaga di perbatasan negerinya, dan bertakwa kepada Allah Swt, agar mendapatkan keberuntungan. Berarti siap membela negaranya sebagai bagian dari nasionalisme sekaligus ketakwaan kepada Allah Swt

2. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Intinya adalah kewajiban orang beriman untuk taat kepada pemimpin negara setelah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada pemimpin negara diwajibkan selama mereka juga taat kepada Allah Swt dan tidak berbuat zalim kepada rakyatnya. Taat kepada pemimpin negara sebagai bagian dari nasionalisme, dalam hal ini menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi negara

3. Al-Qur'an surat Fathir ayat 28, bahwa seungguhnya yang takut kepada Allah Swt di antara hamba-hamba-Nya adalah ulama. Intinya adalah kedudukan ulama yang taat kepada Allah Swt begitu diutamakan dan wajib didengar pendapatnya, baik oleh rakyat maupun pemimpinnya. Hal itu pula berlaku saat membangkitkan nasionalisme. Ulama yang taat kepada Allah Swt akan memberi petunjuk dan ilmu yang penting, serta tentu saja bermanfaat bagi kemajuan negara

4. Hadis Sahih Al-Bukhari -> Rasulullah mengatakan: "wahai manusia, janganlah kalian mengharap mencari musuh, mintalah keselamatan kepada Allah Swt. Tetapi jika bertemu mereka bersabarlah, dan ketahuilah bahwa surga di bawah naungan pedang". Intinya adalah ketika bertemu musuh yang hendak menyerang negara, maka sikap menghindari peperangan, mencari solusi terbaik dengan dialog, berdoa kepada Allah Swt, dan bersabar adalah bentuk nasionalisme yang utama.


C. Perwujudan nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan di era new normal
Sekarang, kita memasuki era new normal, di mana kita harus beradaptasi dengan fase kehidupan di masa pandemi korona, termasuk dalam mengisi kemerdekaan. Ada perwujudan nasionalisme yang dapat dilakukan dalam mengisi kemerdekaan di era new normal:
1. Mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah dengan memasang bendera merah putih secara serentak mulai dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan:
Pasal 4
a. Lebar bendera harus 2/3 dari panjang, warna merah di bagian atas dan warna bagian putih di bagian bawah dengan ukuran yang sama
b. Kain bendera tidak boleh luntur
c. Ukuran 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan
d. Ukuran 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum
e. Ukuran 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan dan biasa digunakan di rumah-rumah warga
f. Ukuran 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden
g. Ukuran 30 x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara
h. Ukuran 20 x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum

Pasal 57 dan 66
Dilarang merusak, merobek, mencoret, menginjak-injak, membakar, dan melakukan perbuatan tercela lainnya terhadap bendera merah putih, karena hukumannya bisa dipidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 500 juta

2. Saat upacara bendera 17 Agustus 1945, presiden memastikan tidak akan mengundang banyak tamu untuk datang ke istana, jumlah Paskibra hanya 3 orang saja, dan kegiatan penunjang dilakukan secara virtual. Hal ini kemungkinan diterapkan terhadap instansi pemerintah maupun swasta

3. Ajakan pemerintah kepada setiap WNI untuk menghentikan aktivitasnya saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan pada upacara bendera 17 Agustus 1945. Untuk menyaksikannya, warga bisa menontonnya di televisi

4. Mematuhi protokol kesehatan, sehingga perayaan lomba agustusan yang mengundang kerumunan baiknya ditiadakan dahulu. Atau bisa saja tetap dilaksanakan secara virtual

5. Mengabdikan diri dan berkarya sesuai dengan profesi dan keahlian yang dimiliki, sehingga hasil karyanya bisa bermanfaat bagi orang banyak, bahkan untuk kemajuan negara juga

6. Taat pada Pancasila dan UUD 1945

7. Taat hukum

8. Taat pajak

9. Mencintai produk-produk dalam negeri dan mendukung keberadaan UMKM agar ekonomi Indonesia bangkit

10. Menggelorakan kembali lagu-lagu nasional dan daerah

11. Mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam berkomunikasi

12. Memperkenalkan budaya bangsa, terutama kepada orang asing.

Merdeka dalam Konteks Kekinian😁

Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english), ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan), dan keempat (tentang hewan peliharaan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:

Disrupsi Digital dan Inovasi Era Kenormalan Baru

Disrupsi Digital
Pandemi Covid-19 yang terjadi berbulan-bulan dan menimpa hampir seluruh negara di dunia membuat kacau kondisi ekonomi secara global dan terjadi disrupsi digital (pergeseran aktivitas dari dunia nyata ke dunia maya). Masalahnya, disrupsi digital mau tidak mau, siap tidak siap, dilakukan secara mendadak, sehingga bisa ditebak, banyak masyarakat yang tidak siap dengan hal ini. Mungkin, mereka yang profesinya selalu beraktivitas dengan internet perlahan bisa beradaptasi walau membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tapi, bagaimana dengan sopir angkot, tukang becak, pedangang kaki lima, kuli bangunan, dan sejenisnya? Hal ini diperparah dengan perangkat hukumnya yang belum siap.

Disrupsi berbeda dengan tren. Tren bisa diprediksikan jauh sebelumnya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri, sedangkan disrupsi sulit diprediksi, cenderung merusak, dan terjadi di luar dugaan sehingga banyak masyarakat yang belum siap. Disrupsi saat ini akibat pandemi Covid-19, sifatnya force majeure atau keadaan di luar kemampuan manusia. Sehingga manusia dipaksa untuk menghadapi sekaligus mengatasinya. Baik disrupsi maupun tren membutuhkan kreativitas dan inovasi untuk menghadapinya.

Menarik pendapat Joseph Schumpeter tentang disrupsi digital, beliau lebih senang menyebutnya dengan destruksi kreatif, mengacu pada transformasi yang menyertai kreativitas dan inovasi radikal karena teknologi digital (dikutip dari E, Topol 2013:14). Covid-19 membuat kehancuran di berbagai bidang untuk digantikan dengan cara destruksi kreatif. Hanya negara yang bisa beradaptasi dengan kreativitas dan inovasi teknologi akan bertahan.

Pandemi Covid-19 memang menumbuhkan semangat solidaritas, namun solidaritas bisa menjadi luntur karena disrupsi digital menganut sistem ekonomi persaingan demi efisiensi. Persaingan bebas yang semakin dipacu disrupsi digital hanya kan menguntungkan kreator, inovator, dan produktor. Hal ini harus diperhatikan agar tidak terjadi kesenjangan sosial ekonomi, terutama bagi mereka yang tidak siap dengan perubahan. Tentunya perlu ada aturan hukum untuk mengaturnya dan mengurangi kesenjangan sosial (sumber: Koran Kompas Sabtu, 2 Mei dan 31 Mei 2020).

Inovasi Era Kenormalan Baru
Indonesia sepertinya harus siap menyambut disrupsi digital dan dilanjutkan dengan era baru yang disebut dengan new normal atau tatanan kehidupan normal yang baru atau lebih simpelnya era kenormalan baru, yang berbeda dengan kehidupan normal seperti sebelumnya. Untuk sementara, ada 102 daerah yang tersebar di 23 provinsi di Indonesia diizinkan untuk melakukan program yang akan dimulai bulan Juni 2020. Adapun kriteria berdasarkan epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), dan masuk zona hijau.

Inovasi diperlukan agar kita dapat beradaptasi dengan era kenormalan baru. Berikut inovasi yang akan dan bisa diterapkan ke depannya:
1. Lomba inovasi bagi pemerintah daerah (untuk provinsi, kabupaten, dan kota) yang akan diselenggarakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Diharapkan, daerah membuat video yang berkaitan dengan inovasi berupa simulasi dan protokol di 7 sektor, meliputi:
- Pasar tradisional
- Pasar modern (baik mall maupun minimarket)
- Restoran
- Hotel
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Tempat wisata
- Transportasi umum
Tim jurinya meliputi Kemendagri, Kemenkeu, Gugus Tugas Covid-19, Kemenpar, dan Kemenkes. Pemenangnya akan mendapatkan piagam, insentif, dan menjadi percontohan juga untuk ditiru daerah lain (sumber: https://indonews.id)

2. Inovasi pendidikan
- Inovasi kurikulum saat era kenormalan baru tentunya akan ada banyak perubahan dan harus segera diterapkan, mulai dari metode pembelajaran, pengawasan, penilaian, layanan sekolah/kampus, sistem pembayaran sekolah, protokol kesehatan di sekolah/kampus, dan sebagainya
- Pembelajaran daring masih menjadi prioritas, seperti pengumpulan tugas lewat email, diskusi berat lewat aplikasi Zoom, diskusi ringan lewat WAG, dan sebagainya
- Standar yang jelas untuk pengajaran dalam bentuk video tutorial dari pendidik. Video bisa dihentikan di tengah jalan untuk dipelajari dan dicari referensi lain sampai siswa/mahasiswa benar-benar paham
- Kegiatan belajar mengajar tatap muka tetap diperlukan dengan sistem shift
- Internet belum menjangkau daerah terpencil, perlu diupayakan alternatif lain, seperti keberadaan Radio Republik Indonesia dan TVRI harus dioptimalkan
- Pembelajaran di rumah harus membuat siswa happy dan tidak terlalu membebani orangtuanya yang sudah pusing dengan masalah kebutuhan sehari-hari. Ada siswa yang merasa tidak termotivasi saat belajar di rumah akibat tidak ada teman main dan teman belajar. Psikologi dan para pakar lainnya harus semakin dilibatkan dalam hal ini. Tidak bisa hanya mengandalkan pendidik saja
- Pembersihan menggunakan disinfektan setiap empat jam sekali di tempat-tempat yang rentan dihinggapi virus Covid-19
- Pembersihan fasilitas sekolah/kampus, terutama AC yang terkena debu, harus lebih rutin. Debu yang dibiarkan mengeras bisa membentuk jamur membahayakan pernapasan manusia dan juga menimbulkan penyakit kulit
- Harus siap mengantisipasi kemungkinan terburuk saat sekolah/kampus dibuka. Misal ada siswa/mahasiswa yang terinfeksi Covid-19, tentunya tim medis harus disiapkan di setiap sekolah/kampus, dan pendidik harus bisa  menenangkan siswa lainnya, serta tidak boleh memberikan stigma buruk kepada penderita Covid-19

3. Inovasi di tempat kerja
- SOP kerja saat era Kenormalan baru akan ada banyak perubahan dan harus segera diterapkan, mulai dari sistem kerja, budaya kerja, tempat kerja, rapat internal, pengawasan, protokol kesehatan di tempat kerja, dan sebagainya
- Sistem bekerja shift, jadi ada yang bekerja di kantor dan ada yang bekerja di rumah
- Sistem bekerja secara daring masih menjadi prioritas, seperti pengumpulan tugas lewat email, rapat virtual lintas kota lewat aplikasi Zoom, diskusi ringan lewat WAG, dan sebagainya
- Pembersihan menggunakan disinfektan setiap empat jam sekali di tempat-tempat yang rentan dihinggapi virus Covid-19
- Dinas ke luar kota ditiadakan dahulu
- Pembersihan fasilitas kantor, terutama AC yang terkena debu, harus lebih rutin. Debu yang dibiarkan mengeras bisa membentuk jamur membahayakan pernapasan manusia dan juga menimbulkan penyakit kulit
- Harus siap mengantisipasi kemungkinan terburuk saat di tempat kerja ada pekerja yang terinfeksi Covid-19, tentunya tim medis yang bekerja sama dengan HRD perusahaan harus disiapkan di setiap perusahaan dan pimpinan harus bisa  menenangkan bawahan, serta tidak boleh memberikan stigma buruk kepada penderita Covif-19

4. Inovasi untuk semua kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa seperti konser, olahraga, pernikahan, antrean (bank, BLT, kantor pos, makanan), pariwisata, sampai ibadah
- Standar kebersihan tempat kegiatan harus ditingkatkan
- Akan ada yang namanya penerbitan izin normal baru. Sehingga tidak semua kegiatan pengumpulan massa akan mendapatkan izin
- Harus memiliki standar protokol dan kesehatan. Batasi jumlah orang yang masuk dengan memperhatikan jarak fisik dan sosial
- Perhatikan bagi mereka yang harus mengantre di luar gedung (akibat di dalam gedung melakukan jarak fisik dan sodial). Mereka yang mengantre dan mengunggu di luar harus disiapkan juga tempatnya, sehingga tidak berkerumun. Ini yang menurut saya kurang diperhatikan oleh pengelolanya
- Untuk kompetisi olahraga dan konser musik, diprioritaskan tetap dilanjutkan tanpa penonton atau bisa juga dengan jumlah penonton yang dibatasi (misal 50 persen dari kapasitas stadion). Perhatikan juga potensi sumber kerumunan baru yaitu suporter yang tidak bisa menonton sepak bola, kemudian melakukan nonton bareng di suatu tempat
- Untuk tempat ibadah, jumlah jemaahnya dibatasi dan hanya untuk warga sekitar saja. Perlu ada sikap lapang dada bagi warga sekitar yang tidak diizinkan beribadah di tempat ibadah tersebut akibat kuotanya terbatas
- Untuk sektor kuliner, prioritas pemesanan makanan/minuman untuk dibawa pulang dan dikonsumsi di rumah
- Untuk sektor pariwisata, diupayakan pengembangan virtual tour

5. Inovasi dalam bertransaksi
- Hindari penggunaan uang receh dan kertas dalam bertransaksi, terutama di tempat-tampat  yang perputaran uangnya tinggi, seperti pasar, supermarket, mall, d hotel, dan sebagainya. Kita tidak bisa membayangkan uang begitu cepat berpindah dari satu orang ke oranglain tanpa disemprot disinfektan. Lalu ada 1 saja yang terinfeksi covid-19, maka berapa banyak yang menjadi ODP?
- Ketika harus menerima uang tunai, perhatikan kebersihan uang tersebut (rutin disemprot disinfektan) dan sarung tangan petugas rutin dicuci serta dijemur
- Prioritaskan pembayaran menggunakan uang elektronik. Perbanyak sarananya, tidak terbatas pada satu atau dua merek, tapi banyak merek, sehingga memudahkan dalam memilih metode pembayaran uang elektronik

6. Inovasi acara televisi
- Banyak yang mengeluh acara televisi sekarang cenderung hanya mengulang-ngulang berita seputar korona dan terkesan menakut-nakuti. Padahal, kurang bagus buat imunitas tubuh. Kalau imunitas tubuh lemah akibat terlalu stres, virus akan mudah masuk. Gara-gara itu pula, banyak yang malas menonton televisi dan beralih ke YouTube
- Perhatikan penggila sepak bola tentunya akan terpuaskan dan betah diam di rumah jika di stasiun televisi gratisan ada siaran sepak bolanya, baik secara langsung maupun tunda. Bahkan, jika sedang tidak ada pertandingan pun, kenapa tidak terpikirkan untuk menyiarkan pertandingan klasik? Juga program highlight olahraga dirasa masih jarang. Hiburan rakyat itu bukan acara politik, bukan pula diskusi yang berat-berat, tapi cukup siaran sepak bola berkualitas
- Esports. Ketika harus diam di rumah, maka banyak dari mereka yang semakin tertarik bermain gim online. Seharusnya stasiun televisi memunculkan program Esports. Baru satu stasiun televisi saja yang konsisten menayangkan program Esports, itupun jenis gimnya itu-itu saja😁. Dan perlu dicatat, Esports sudah menjadi bagian industri yang menguntungkan
- Program pendidikan anak di rumah, misal saat orangtua membantu anak mengerjakan tugas sekolah di rumah dengan mengoptimalkan teknologi informasi
- Program memasak di rumah
- Program menyelesaikan tugas karya akhir perkuliahan dalam kondisi pandemi Covid-19
- Program seputar viralnya aplikasi Zoom, Google Meet, dan sebagainya, digunakan untuk pekerjaan, silaturahim, tugas sekolah, dan rapat virtual
- Program komedi yang cerdas dan sarat pesan moral, tentunya dengan topik yang sesuai dengan kondisi saat ini
Saya yakin sekali rating televisi akan bagus karena pemirsanya suka, acaranya bermanfaat, dan relate dengan kehidupan sehari-hari

7. Inovasi transportasi
- Di Tiongkok, baru dibuat bus umum yang dilengkapi teknologi pengukur suhu, pencahayaan ultraviolet untuk mensterilkan virus, dan sistem deteksi gas otomatis. Tentunya sangat membantu petugas sehingga penumpang tidak perlu mengantre untuk diperiksa suhunya (sumber: nasional.sindonews.com)
- Penggunaan disinfektan secara rutin, tidak hanya untuk kendaraan saja, tapi juga fasilitas terminal
- Protokol kesehatan dan keselamatan sesuai standar
- Khusus transportasi umum padat penumpang seperti KRL commuter line dan Transjakarta boleh terisi maksimal 50 persen saja.

Klik Gambar Agar Lebih Jelas
Era kenormalan baru memunculkan harapan baru sekaligus kekhawatiran baru. Harapan baru agar negara bangkit secara perlahan, di saat itu pula pandemi Covid-19 mulai meredup. Kekhawatiran baru muncul akan adanya serangan gelombang kedua, banyak warga yang ngeyel lalu terinfeksi dan menulari warga lain yang patuh, masih ada perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, serta diterapkannya era kenormalan baru takutnya hanya untuk pengalihan  cara untuk mengatasi krisis anggaran yang dialami pemerintah. Seperti halnya PSBB, era kenormalan baru akan berhasil jika masyarakatnya disiplin dan penegakan aturan dari aparat pemerintahnya yang tegas. Tapi, semoga saja kekhawatiran tersebut tidak terbukti dan harapan baru pun membuat Indonesia bisa bangkit di semua bidang. Aamiin😇.

Artikel ini ditutup dengan quote menarik dari seorang sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Syaifudin: "Dulu teknologi dianggap membuat orang anti-sosial karena sibuk dengan dunianya sendiri. Sekarang, teknologi menjadi pusat interaksi".


Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english), ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan), dan keempat (tentang hewan peliharaan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:

Kajian Hukum Nasional tentang Karantina Wilayah

Awal April 2020 telah tiba, penyebaran virus korona di Indonesia baru memasuki fase awal. Para ilmuwan memprediksi bahwa fase puncak (kritis) terjadi mulai minggu kedua April sampai Mei 2020. Seperti halnya memprediksi skor pertandingan sepak bola, prediksi bisa tepat bisa meleset. Begitupula dengan prediksi fase puncak penyebaran virus korona di Indonesia, bisa tepat, bisa pula diperpanjang, atau ada keajaiban (semoga), lebih awal dari prediksi. Namun, ilmuwan sudah memperingatkan pemerintah bahwa prediksi akan sia-sia jika tidak dibarengi langkah tegas untuk mencegah penyebaran virus korona lebih luas.

Aturan hukum tentang masalah ini sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah dasar untuk mengatasinya. Beberapa langkah-langkah dasar diambil mulai anjuran melakukan:
1. Social/physical distancing. Berlaku juga dalam berkendara, misal mobil sedan dengan 4 penumpang sekarang hanya boleh 3 penumpang (1 supir di kursi depan kanan & 2 penumpang lain di kursi belakang sisi kiri & kanan), motor hanya untuk 1 penumpang, dan sebagainya

2. Penggunaan masker (sakit maupun sehat), disinfektan, hand sanitizer, serta Alat Pelindung Diri (khusus tenaga medis dan sejenisnya)

3. Bekerja/belajar/beribadah di rumah saja

4. Pembatasan & penutupan fasilitas publik secara bertahap

5. Pembatasan & penutupan akses masuk suatu wilayah/kota secara  bertahap

6. Larangan mudik untuk tahun ini.

Langkah tersebut diatur dalam pasal 1 UU poin 11 Nomor 6 Tahun 2018 yang menjelaskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran penyakit dan kontaminasi. Hal ini diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Bisa dikatakan PP tersebut sebagai pedoman lebih lanjut pelaksanaan PSBB khusus wabah Covid-19, terutama untuk diterapkan di daerah.

Bagi yang melanggar (terutama tetap berkerumun), siap-siap dikenakan:
1. UU Nomor 6 Tahun 2018 pasal 93: setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan menghalangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dapat dipidana maksimal 1 tahun penjara dan/ denda maksimal Rp. 100 juta

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 212: tidak mengindahkan petugas berwenang dapat dipidana maksimal 1 tahun 4 bulan penjara. Padahal telah diperingatkan sebelumnya

Pasal 216: menghalang-halangi pihak berwenang bertugas diancam pidana maksimal 4 bulan 2 minggu

Pasal 218: tetap ngeyel berkerumun setelah diperingatkan diancam pidana maksimal 4 bulan 2 minggu.
Tentunya tidak sebatas melawan polisi, tetapi juga kabur dari ruang isolasi, menolak dites korona, pengusaha yang membandel mendatangkan kerumunan, menyelenggarakan hajatan, sampai mengancam tenaga medis merupakan bentuk pelanggaran hukum juga.

Namun, langkah-langkah tersebut dinilai masih kurang efektif jika tidak dilakukan karantina wilayah. Bagaimanapun lalu lalang orang dalam satu RT saja terkadang tidak bisa dikendalikan. Mungkin untuk warga aslinya tidak masalah, tapi bagaimana pengawasan terhadap warga setempat yang rutin ke luar kota, pedagang dari luar RT tersebut, maupun perantau yang mudik ke daerah tersebut? Tentunya agak riskan juga.

Karantina Wilayah Mandiri Tingkat RT &  RW Di Kompleks Perumahan Tempat Saya Tinggal Mengingat Sekarang Mulai Mendekati Fase Puncak Penyebaran Virus Korona

Karantina wilayah merupakan lingkup terluas. Ada beberapa macam karantina berdasarkan pasal 1 poin 8, 9, dan 10 UU Nomor 6 Tahun 2018:
1. Karantina rumah: pembatasan dalam lingkup terkecil, yaitu rumah penghuni saja (akibat penghuni terinfeksi gejala yang masih ringan) agar penghuni tidak keluar rumah. Bisa disebut isolasi secara mandiri walau mendapat pengawasan dari pihak berwenang terdekat

2. Karantina rumah sakit: pembatasan dalam lingkup rumah sakit akibat pasien terinfeksi dan gejalanya cukup serius mengharuskan dirawat serta diisolasi di rumah sakit

3. Karantina wilayah (local lockdown): pembatasan dalam lingkup penduduk suatu wilayah dan menutup akses masuk dari luar. Dalam keadaan tersebut, warga tidak boleh keluar kecuali benar-benar mendesak.

Untuk karantina rumah dan rumah sakit, baik pemerintah pusat maupun daerah cukup kompak menerapkannya. Namun, untuk karantina wilayah terjadi perbedaan persepsi yang membuat seolah-olah pemerintah daerah bertindak sendiri tanpa menunggu instruksi. Contoh: karantina wilayah di Tegal selama beberapa bulan. Di samping itu, tradisi mudik Lebaran pun tidak dilarang, hanya himbauan saja untuk tidak mudik dan waktunya bergeser lebih awal menjadi mudik dini. Tentunya, mereka yang nekat mudik sudah pasti statusnya menjadi ODP (Orang Dalam Pengawasan), wajib mengisolasi diri selama 14 hari, dan diawasi pihak berwenang terdekat. Lalu, warga setempat menjadi mudah curiga terhadap pendatang (dikhawatirkan menyebarkan virus). Tentunya pemerintah harus memperhatikan potensi konflik.


Bagaimana tentang kemungkinan penerapan karantina wilayah (local lockdown) di Indonesia ini?
1. Menurut Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF, karantina wilayah menjadi mendesak untuk dilakukan jika pemerintah daerah dan tenaga medis setempat sudah tidak sanggup untuk menangani korban virus korona yang jumlahnya meningkat secara signifikan, bahkan tenaga medisnya pun ikut menjadi korban

2. Harus disiapkan juga subsidi bagi warga terdampak untuk menghindari konflik mengingat mereka kehilangan penghasilan sejak Maret 2020 kemungkinan sampai Mei 2020. Selama ini baru PLN saja yang berinisiatif, bagaimana dengan BPJS Kesehatan (iurannya masih belum turun lagi padahal sudah ada putusan MA), PDAM, BBM, dan sebagainya?

3. Harus ada perhatian lebih mulai dari APD, tambahan gaji, reward, penghargaan, dan sebagainya bagi pahlawan tenaga medis yang saat ini menjadi garda terdepan memberantas virus korona dan berisiko tinggi pula. Ini penting agar jangan sampai pemerintah dan tenaga medis tidak sanggup menangani korban virus korona, serta potensi karantina wilayah bisa dihindarkan. Kehilangan satu dokter saja merupakan kerugian besar karena untuk mencari penggantinya pun tidak mudah, kuliahnya pun tidak mudah, dan biaya yang tinggi pula

4. Mengingat antara pemerintah pusat dan daerah masih berbeda persepsi, perlu ada Peraturan Pemerintah (PP) untuk menyatukan persepsi tentang karantina wilayah

5. Pemerintah perlu memperhatikan kesanggupan pihak keamanan jika ingin menerapkan karantina wilayah mengingat rasio antara pihak keamanan dengan jumlah penduduk di Indonesia belum ideal

6. Pemerintah harus berhati-hati jika ingin menerapkan karantina wilayah mengingat di India gagal total akibat tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi warga terdampak kelas bawah, daya tampung rumah sakit terbatas, dan tes korona yang rendah. Tapi pemerintah juga bisa melihat Tiongkok yang berhasil menerapkan karantina wilayah karena didukung teknologi tersembunyi yang canggih, mulai dari penggunaan robot, drone, rumah sakit yang mumpuni, sampai sistem pelacakan penduduk
(Sumber: bbc.com, finance.detik.com, news.detik.com, dan wartaekonomi.co.id)

Jangan sampai, dengan pemberlakuan karantina wilayah, warga malah berkonflik dan memangsa satu sama lain seperti zombie, bahkan melawan petugas demi bertahan hidup

7. Lebih baik diujicobakan dulu jam malam (biasanya mulai jam 22.00-subuh). Dan ini sudah diberlakukan di beberapa kota seperti Bekasi, Kuningan, dan Banyumas. Jika masih tidak efektif, baru diberlakukan karantina wilayah secara bertahap

8. Ketika karantina wilayah (local lockdown) diberlakukan, maka bisa saja diterapkan karantina dalam lingkup terluas (lockdown) dengan konsekuensi harus siap-siap berdebat dan berkonflik dengan negara lain serta PBB seperti yang pernah difilmkan dalam film The Flu.

Karantina wilayah di Indonesia untuk mencegah penyebaran virus korona masih mengundang perdebatan. Bahkan, antara pemerintah pusat dan daerah masih berbeda persepsi. Sambil menunggu keputusan, inisiatif yang baik harus dimulai dari lingkup kehidupan bertetangga seperti di kompleks perumahan tempat saya tinggal pada awal April 2020 mulai diterapkan karantina wilayah mandiri atas instruksi RT dan RW setempat. Hal ini cukup efektif agar tidak sembarang orang bisa keluar masuk kompleks. Dan bagi yang akan masuk kompleks wajib disemprot disinfektan, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan menggunakan air bersih yang telah disediakan, dan sebagainya. Semoga wabah jahat ini segera berlalu dan aktivitas warga kembali normal. Aamiin😇.


Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english), ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan), dan keempat (tentang hewan peliharaan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:

Tubuh Prima Pesepakbola Top Tumbang oleh Korona, Mengapa?

Pesepakbola top kelas dunia yang positif korona hingga hari senin, tanggal 23 Maret 2020 berjumlah 23 pemain, dengan korban terbanyak dari Italia, yaitu:
1. Rugani (terjangkit di Italia, klub Juventus)
2. Matuidi (Italia, Juventus)             
3. Dybala (Italia, Juventus)
4. Gabbiadini (Italia, Sampdoria)
5. Colley (Italia, Sampdoria)
6. Ekdal (Italia, Sampdoria)
7. La Gumina (Italia, Sampdoria)
8. Thorsby (Italia, Sampdoria)
9. De Paoli (Italia, Sampdoria)
10. Bereszynski (Italia, Sampdoria)
11. Pezzella (Italia, Sampdoria)
12. Cutrone (Italia, Fiorentina)
13. Vlahovic (Italia, Fiorentina)
14. Zaccagni (Italia, Verona)
15. Hubers (Jerman, Hannover)
16. Horn (Jerman, Hannover)
17. Odoi (Inggris, Chelsea)
18. Arteta (Inggris, manajer dan eks pemain Arsenal)
19. Garay (Spanyol, Valencia)
20. Mangala (Spanyol, Valencia)
21. Gaya (Spanyol, Valencia)
22. Wu Lei (Spanyol, Espanyol)
23. Fellaini (Tiongkok, Shandong Luneng)
Masih berkaitan dengan dunia selebritas sepak bola, eks presiden Real Madrid (Spanyol) yang sempat membawa Real Madrid ke era keemasan, Lorenzo Sanz, meninggal dunia akibat Covid-19 (sumber: www.liputan6.com). RIP Lorenzo Sans.

Banyak yang memprediksikan bahwa kasus pesepak bola top dunia yang positif korona akan terus bertambah. Untuk itu, meliburkan kompetisi sepak bola resmi sampai akhir April adalah solusi terbaik. Info terbaru, kemungkinan besar diperpanjang sampai akhir Mei. Itupun akan dievaluasi, apakah diperpanjang atau tidak, atau malah dipercepat?

Pesepakbola top kelas dunia yang notabene atlet pro internasional sudah pasti memiliki standar pola hidup sehat dan bugar tingkat "dewa" karena di atas rata-rata manusia pada umumnya. Postur mereka pun tegap atletis. Mulai dari latihan fisik, menempa mental, kerja sama tim, nutrisi (walau sekedar camilan sangat diperhatikan jumlah kalorinya), waktu istirahat, kebersihan, dan kedisiplinan dilakukan secara profesional di bawah pengawasan ahli agar tubuh memiliki daya tahan tubuh yang prima dan siap berkompetisi. Bahkan, ada vaksin tambahan juga. Nah, virus korona logikanya enggan masuk ke dalam tubuh manusia yang memiliki fisik dan daya tahan tubuh yang kuat seperti pesepakbola top. Tapi, kok mereka banyak yang positif korona ya?🤔

Setelah mencari beberapa informasi, akhirnya diketahui beberapa kemungkinan mengapa banyak pesepakbola top (termasuk atlet lainnya) yang positif korona?

1. Terlalu dibebani mengejar prestasi dan mendapat tekanan suporter, manajemen, bahkan media (termasuk media sosial), sehingga secara tidak langsung menimbulkan stres dan kelelahan. Hal itulah membuat daya tahan tubuh berkurang secara tidak disadari

2. Jadwal pertandingan terlalu padat, sehingga tubuh mengalami kelelahan fisik dan mental walaupun dari luar mereka terlihat sehat, bugar, dan memiliki postur atletis (sumber: health.detik.com)

3. Berada di zona merah penularan korona

4. Kontak fisik lewat kulit yang berkeringat lebih berisiko tertular daripada kulit yang tidak berkeringat dan pesepakbola profesional sudah pasti tubuhnya lebih aktif berkeringat daripada orang biasa

5. Tidak melakukan social/physical distancing, berada di kerumunan massa, mendatangi diskotik, dan bertemu dengan banyak suporter karena bisa saja menjadi pemicunya.

Melihat hal tersebut, memang daya tahan tubuh yang melemah ditambah berada di zona merah penularan korona menjadi akar masalah dan menyebabkan mereka rentan positif korona. Walaupun daya tahan tubuh atlet sebetulnya tingkat "dewa", tapi pada dasarnya ada batasnya juga, bisa lemah juga jika terlalu dibebani prestasi, jadwal padat, dan mendapat tekanan berbagai pihak, termasuk suporter. Di situ virus korona akan mudah masuk. Mungkin ini menjadi pelajaran ke depannya bagi stakeholder kompetisi atau turnamen olahraga resmi, baik di tingkat liga maupun tim nasional, baik di satu negara, satu benua, maupun lintas benua.

Lalu, melihat kejadian di atas, bagaimana sikap kita sebagai orang biasa dengan daya tahan tubuh tidak sekuat mereka menghadapi virus korona?

1. Jaga kebersihan diri & lingkungan (disinfektan, hand sanitizer, dan masker suka tidak suka sudah menjadi bagian kebutuhan pokok untuk saat ini)

2. Hindari daerah terjangkit

3. Nutrisi harus baik & halal

4. Banyak minum air putih

5. Istirahat yang cukup

6. Olahraga rutin minimal 30 menit sehari (olahraga rumahan misal senam ringan, skipping, dan sebagainya), bahkan lebih baik lagi membuat alat olahraga rumahan sendiri, seperti di rumah saya tiang kanopi dan bangku panjang yang tidak terpakai dibuat alat fitnes bench press

7. Sempatkan berjemur di pagi hari, karena berjemur cara termudah bagi kaum rebahan sekalipun untuk memperkuat daya tahan tubuh

8. Berpikir positif & jangan stres (jangan terlalu banyak menonton berita yang sekedar menakut-nakuti tanpa ada solusi, tidak jelas sumbernya, dan bahkan berita "sampah" seperti hoaks)

9. Aktif memantau informasi terkait dari sumber yang dapat dipercaya

10. Ikuti saja apa kata pemerintah toh demi kebaikan kita seperti menghindari kerumunan massa, kontak fisik, dan zona merah penularan virus korona (social/physical distancing), serta diam di rumah saja (diisi dengan kegiatan yang produktif tentunya, bukan sekedar rebahan seharian🤪)

11. Beribadah dan berdoa.

Untung Ga Kesindir🤪
Semoga saja mereka yang terinfeksi segera dipulihkan dan kita semua memiliki tubuh yang sehat, bugar, dilindungi dari berbagai penyakit serta keburukan lainnya. Aamiin😇.

Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english), ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan), dan keempat (tentang hewan peliharaan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:

Aspek Yuridis dan Dampak Batalnya Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

A. Aspek Yuridis
1. Putusan Mahkamah Agung (MA) tentang dikabulkannya gugatan (uji materi) dari Tony Richard Samosir, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), berupa pembatalan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan disambut gembira oleh masyarakat. Putusan tersebut diambil oleh Ketua Majelis hakim, yaitu hakim agung Supandi, dengan anggota hakim agung Yosran dan hakim agung Yodi Martono Wahyunadi. Ketiga hakim tersebut pantas disebut pahlawan karena benar-benar membela kepentingan rakyat kecil. Proses hukum yang selama ini terjadi seringkali tidak berpihak pada rakyat kecil, tapi kasus ini membuktikan sebaliknya. Dan juga respek atas inisiatif pihak penggugat yang sepertinya mewakili keresahan masyarakat umum tentang kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang cenderung sepihak, naiknya 2 kali lipat, dan tidak disurvei terlebih dahulu

2. Hakim  menilai pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan pasal:
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 23 (pengelolaan keuangan negara harus transparan), pasal 28 (hak warga negara mendapatkan kesehatan), dan pasal 34 (negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)
- Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 2 (harus memenuhi asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial), pasal 4 (prinsip keterbukaan, kehati-hatian, dan jelas peruntukannya), serta pasal 17 (besarnya iuran harus memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak)
- UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 2 (BPJS harus menganut asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), pasal 3 (BPJS harus memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak), dan pasal 4 (prinsip keterbukaan, kehati-hatian, dan jelas peruntukannya)
- UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 4 dan 5 (hak warga atas kesehatan tanpa ada diskriminasi atau perbeadaan pelayanan), serta pasal 171 (minimal 2/3 dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah untuk pelayanan kesehatan

3. Dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 Pasal 34 ayat:
(1) Iuran bagi peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja)
a. Rp. 42000 per orang per bulan untuk pelayanan kelas III
b. Rp. 11000 per orang per bulan untuk pelayanan kelas II
c. Rp. 160000 per orang per bulan untuk pelayanan kelas I

(2) Besaran iuran pada ayat (1) berlaku mulai bulan Januari 2020

(Sumber: liputan 6.com).

Sumber Meme Logo: akun Ig @memesqualitty

B. Dampak
1. Dengan adanya putusan MA tersebut, maka pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tidak berlaku dan iuran dikembalikan ke kondisi semula, yaitu:
a. Rp. 25500 per orang per bulan untuk pelayanan kelas III
b. Rp. 51000 per orang per bulan untuk pelayanan kelas II
c. Rp. 80000 per orang per bulan untuk pelayanan kelas I

2. Putusan MA bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum, dan wajib dipatuhi pihak tergugat

3. Kelebihan  iuran BPJS Kesehatan selama tiga bulan terakhir wajib dikembalikan secara penuh. Jika tidak dilaksanakan, maka dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdekat

4. Wajib ada perbaikan di internal BPJS Kesehatan, terutama dalam hal transparansi keuangan, menginngat anggarannya dari negara dan iuran peserta juga. Misal: besaran gaji dan tunjangan direksi, peruntukan anggaran secara jelas, utang yang sudah dibayarkan, utang yang masih belum dibayar, inovasi pelayanan (belum ada gebrakan), klaim yang dibayarkan ke rumah sakit, dan sebagainya. Selama ini cenderung tertutup seolah-olah menjadi rahasia perusahaan

5. Ibarat bisnis, BPJS Kesehatan kehilangan salah satu pemasukan dan harus dicari cara lain untuk mendapatkan pemasukan pengganti

6. Ada kekhawatiran beberapa pelayanan/fasilitas BPJS Kesehatan dikurangi bahkan ditiadakan jika tidak ada pemasukan pengganti

7. Karena ada kaitannya juga dengan anggaran negara, maka Kementerian Keuangan harus mengkaji berapa besaran pemasukan yang hilang, defisit yang terjadi, dan ikut memberikan saran agar BPJS Kesehatan tetap survive

8. Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa akar masalah (defisit) BPJS Kesehatan bukanlah di besaran iuran, melainkan rendahnya peserta (bukan penerima bantuan iuran/non-PBI) membayar iuran. Jadi ke depannya harus dipikirkan bagaimana meningatkan kesadaran para peserta akan kewajibannya membayar iuran tepat waktu. Kalau perlu sanksinya dipertegas bagi peserta yang menunggak iuran
(Sumber: Koran Pikiran Rakyat 11 Maret 2020).

Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english), ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan), dan keempat (tentang hewan peliharaan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:

Jerat Hukum Oknum Penimbun Masker

Masker, hand sanitizer, dan cairan antiseptik menjadi barang kebutuhan pokok di saat virus korona (Covid-19) menyebar ke banyak negara. Ketika kasus penyebaran & penularan virus korona tidak disangka terjadi di Indonesia, ada saja oknum pengusaha yang ingin memanfaatkan keuntungan besar di tengah duka banyak pihak dengan menjual masker jauh di atas pasaran. Di samping itu, bentuk kezaliman lain adalah menimbun masker tanpa ada rasa empati & kemanusiaan (ujung-ujungnya agar stok langka & kemudian dijual dengan harga yang fantastis untuk memperkaya diri sendiri). Mereka lebih senang menjual secara online agar tidak mudah terdeteksi (sepertinya sudah sadar diri apa yang dilakukan melanggar hukum). Keterlaluan masker bisa dijual secara online seharga Rp. 1,7 juta per box isi sekitar 144 buah atau Rp. 11.800 per satuan😱 (normalnya sebelum kasus virus korona hanya Rp. 144 ribu per box atau Rp. 1000 per satuan, saat kasus virus corona menyebar pun kenaikan masih wajar jika naik sampai 5 kali lipat) -> sumber: moneykompas.com. Begini kalau bisnis hanya mengacu kepada sistem kapitalisme...

Di samping itu, ulah mereka berpotensi merugikan tenaga medis yang menjadi garda terdepan untuk menerangi virus Corona. Kalau stok masker habis, bagaimana tenaga medis bisa bekerja optimal? Memang sih keuntungan yang didapat bisa mencapai ratusan juta rupiah dalam waktu yang singkat. Tapi, mengeruk keuntungan dengan menzalimi banyak pihak bukankah itu haram?

Si oknum ini melanggar 2 peraturan hukum sekaligus:
1. Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Pasal 5 ayat (1): Penimbun masker maupun kebutuhan pokok lainnya dengan menetapkan harga di atas pasaran bisa dianggap sebagai monopoli & persaingan tidak sehat
- Pasal 48 ayat (2): Hukuman bagi penimbun masker berupa penjara maksimal 5 bulan dan atau denda Rp. 5 M - Rp. 25 M

2. UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Pasal 29 ayat (1): Larangan pelaku usaha menimbun barang kebutuhan pokok di tengah kelangkaan & menyebabkan gejolak harga (harga menjadi tinggi, jauh di atas pasaran)
- Pasal 107: Hukuman bagi penimbun barang pokok seperti masker adalah penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 50 M.

'Azab' Hukum Tidak Seberapa Dibanding Azab Indosiar🤪
Operasi pasar secara mendadak/inspeksi mendadak (sidak) perlu dilakukan kepolisian sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pengusaha yang bandel mempermainkan harga. Tapi, itu saja tidak cukup, ada penjualan masker dan sejenisnya secara online yang dinilai lebih gencar perlu dilacak melibatkan ahli IT, media sosial, dan tim cyber crime kepolisian.

Perlu diingat bahwa masker hanya untuk orang yang sakit (batuk, flu, dan bersin). Sehingga, pembelian masker secara berlebihan bisa dihindari dan bisa menekan ulah oknum penimbun masker. Sehingga, panic buying tidak perlu terjadi.

Asalkan Nyari Duitnya Halal, Tidak Menimbun, & Tidak Mempermainkan Harga sih Malah Berkah Naik Hajinya😷
Sejauh ini sudah ada 2 penimbun masker yang ditangkap di Jawa Tengah. Semoga saja oknum pengusaha ditindak tersebut menurut hukum yang berlaku tanpa tebang pilih dan peringatan buat yang lain juga. Terakhir, semoga kita semua dilindungi dari ulah nakal oknum pengusaha & segala macam penyakit. Aamiin😇.

Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english), ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan), dan keempat (tentang hewan peliharaan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:

Konflik Hukum Pemulangan Eks Anggota NIIS

Pemerintah Indonesia dengan yakin memutuskan untuk tidak memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) eks anggota Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) atau istilah asingnya disingkat ISIS, yang jumlahnya sekitar 600 orang. Hal itu dilakukan setelah melihat respons penolakan masyarakat yang sangat khawatir jika dipulangkan akan membawa bibit-bibit kekerasan dan teroris baru, serta melukai orang-orang yang tidak bersalah. Bahkan, terakhir korbannya adalah seorang balita yang mengalami cedera cukup serius yang membutuhkan pemulihan yang lama😱.

Secara kemanusiaan, hal tersebut sangatlah tepat. Bagaimanapun kepentingan dan perasaan masyarakatlah yang harus diprioritaskan, bukan kepentingan kelompok tertentu. Lalu,  bagaimana menurut perspektif hukum? adakah konflik hukumnya? Menarik karena kasus ini tidak hanya berkaitan dengan hukum nasional, tetapi juga hukum internasional yang sangat mungkin bisa bertentangan. Saya coba telaah satu per satu:

1. Status kewarganegaraan 
- Para anggota eks NIIS menjadi bukan WNI karena mereka sendiri dengan kesadarannya melepaskan kewarganegaraan dan juga karena bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia  selama 5 tahun terus-menerus bukan untuk tugas negara serta tanpa alasan sah. Hal ini diatur dalam pasal 23 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Di samping atas kesadaran sendiri, status kewarganegaraan dapat hilang jika secara sukarela tunduk pada dinas tentara asing/negara asing/bagian dari negara asing tersebut, serta memiliki paspor dari negara asing
- Konflik hukum pun timbul karena Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional yang sering membahas kejahatan lintas negara, mempermasalahkan istilah dinas tentara asing/negara asing/bagian dari negara asing pada pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006. Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana dengan NIIS, apakah termasuk dinas tentara asing/negara asing/bagian dari negara asing? PBB menyatakan bahwa NIIS adalah kelompok teroris/pemberontak, bukanlah kedinasan asing yang tunduk pada negara asing yang sah, sehingga pasal 23 bisa diperdebatkan. Solusi ya harus ada inisiatif dari presiden untuk segera merevisi UU Nomor 12 Tahun 2006, karena jika tidak, bisa menjadi celah eks anggota NIIS untuk melakukan gugatan hukum karena pihak NIIS masih menganggap diri mereka negara

2. Tetap dipulangkan tetapi diproses hukum dan deradikalisasi
- Mencegah mereka bergabung dengan kelompok baru di negara tujuan
- Mencegah mereka memaksa ke Indonesia lewat jalur ilegal
- Dua poin di atas berpotensi terjadi karena kurang pengawasan dari pemerintah Indonesia jika mereka dibiarkan terlunta-lunta di negara tujuan eks anggota NIIS
- Memperhatikan faktor kemanusiaan, khususnya nasib anak-anak dari eks anggota NIIS
- Dipulangkan tapi diproses hukum, deradikalisasi, & dibina secara khusus

3. Domisili eks anggota NIIS
- Hukum internasional melarang seorang manusia berstatus tanpa kewarganegaraan
- Masalahnya, jika eks anggota NIIS ini ditolak kembali ke negara asalnya, lalu ke mana mereka akan bertempat tinggal? Siapa yang mau menerimanya? Jika tidak ada yang menerimanya apa disebut melanggar hukum & Hak Asasi Manusia? Apa tidak akan timbul masalah keamanan global (tersangkut kasus hukum lain) yang membuat negara asal secara tidak langsung untuk ikut bertanggung jawab? Dilematis memang

4. Status pengungsi atau bukan?
- Ada yang berpendapat status hukum WNI yang bergabung dengan NIIS adalah pengungsi, tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya
- Mengacu pada Konvensi Status Pengungsi 1951, pendatang yang berstatus sebagai pengungsi tidak boleh dikembalikan ke negara asal karena akan membahayakan keselamatan mereka
- Jika mereka menyalahgunakan visa dan dideportasi ke negara asal, maka negara asal tidak punya alasan untuk menolak mereka. Terlihat dengan jelas aturan ini berpotensi bertabrakan dengan UU Kewarganegaraan

5. Konflik kepentingan negara tujuan vs negara asal
- Eks anggota NIIS jika dibiarkan pulang ke Indonesia berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan negara tujuan eks anggota NIIS seperti Suriah, Turki, Irak, dan sebagainya, yang tentu saja memiliki hukum nasionalnya masing-masing. Bagaimanapun negara tujuan tadi juga punya hak untuk memutuskan nasib eks anggota NIIS
- Sikap Indonesia menolak kepulangan eks anggota NIIS ini cukup meredakan konflik kepentingan tersebut
- Perlu ada kerja sama hukum internasional yang lebih intens antara Indonesia dengan negara-negara tujuan eks anggota NIIS, terutama dalam memberantas terorisme dan kejahatan kemanusiaan lainnya

6. Menyeret negara-negara yang mendukung tumbuhnya NIIS
- Inilah akar masalahnya yang harus diberantas dan digugat ke Mahkamah Internasional. Dibutuhkan keseriusan, keberanian dan kerja sama negara-negara di seluruh dunia yang serius memberantas terorisme. Apalagi negara-negara pendukung NIIS memiliki power yang kuat
- Tidak hanya itu saja, status hukum eks anggota NIIS harus diperjelas di Mahkamah Internasional agar tdak menimbulkan konflik kepentingan antar negara dan perbedaan persepsi.

Terorisme memang menjadi masalah internasional yang harus diatasi secara bersama-sama oleh negara-negara yang benar-benar serius memberantas terorisme. Langkah tersebut sudah pasti akan mendapat gangguan dari negara-negara pendukung terorisme (secara diam-diam). Terobosan hukum internasional diperlukan untuk mengatasi terorisme, termasuk nasib eks anggota NIIS. Tentunya hukum nasional pun harus selalu di-update agar selaras dengan hukum internasional. Saya percaya, Indonesia termasuk salah satu negara yang sangat serius memberantas terorisme dan pemerintah  diharapkan mengeluarkan keputusan yang tepat untuk menyikapi nasib WNI eks anggota NIIS.

Sumber Foto: jalantikus.com. Pesan Moral Bahasa Sunda (Tulisan Berwarna Kuning) Ide dari Penulis Sendiri yang Artinya Jangan Ikut ISIS
 
Terakhir, artikel ini ditutup dengan kutipan menarik dari seorang peneliti terorisme, Dete Aliah: "radikalisme tidak bisa diukur dengan penampilan karena adanya di alam pikiran. Maka, cara mengatasinya harus menggunakan berbagai metode dalam jangka waktu yang lebih panjang". Jadi, tidak sebatas melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga melibatkan bidang lain, seperti pendekatan agama, moral, psikologi, kejiwaan, ekonomi, kemanusiaan, dan sebagainya....

Sumber: Koran Kompas tanggal 15 Februari 2020, koran Pikiran rakyat tanggal 17 Februari 2020, https://www.cnnindonesia.com, dan https://kolom.tempo.co.

Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english), ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan), dan keempat (tentang hewan peliharaan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:

Kenaikan Serentak Cukai Rokok, Iuran BPJS Kesehatan, dan Tarif Tol Berpotensi Inflasi serta Melangggar Hukum

Secara ekonomi, kebiasaan pemerintah menaikkan tarif ini itu secara hampir bersamaan dapat mengancam pertumbuhan ekonomi. Di awal tahun 2020 saja, pemerintah sudah memberi "kado" tahun baru dengan menaikkan cukai rokok hingga 35 % di tingkat pengecer, iuran BPJS sebesar 100% bagi peserta bukan penerima upah, dan peserta bukan pekerta, serta tarif tol dengan kenaikan bervariasi. Di bulan Februari 2020, tarif tol dalam kota "latah" ikut-ikutan naik. Sebetulnya ada satu lagi yang ditunggu, tarif listrik akan naik kemungkinan bulan April 2020. Nah, dengan banyaknya tarif yang naik (sementara pendapatan masyarakat tidak ikut naik) tentunya harus dipikirkan (pemerintah) dampaknya, yaitu mengancam pertumbuhan ekonomi, melemahkan daya beli masyarakat, inflasi, biaya lain ikut-ikutan naik, dan berpotensi melanggar hukum.


A. Inflasi
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, kenaikan cukai rokok akan berdampak pada inflasi. Apalagi, setiap tahunnya, rokok menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar. Untuk saat ini, rokok menyumbang inflasi sebesar 0,03 %. Sementara kenaikan iuran BPJS kesehatan tidak akan memengaruhi inflasi karena asuransi tidak termasuk dalam hitungan BPS. Terakhir, kenaikan tarif tol juga tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi karena hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki kendaraan maupun pengusaha travel (sumber: Koran Pikiran Rakyat tanggal 3 Januari 2020).

Dari pendapat di atas, jelas kenaikan cukai rokok yang paling memberatkan, karena menjadi faktor yang paling besar memengaruhi daya beli masyarakat. Tapi, uniknya, menurut pendapat Piter Abdullah, Ekonom Core Indonesia, dalam kondisi demikian, umumnya masyarakat Indonesia perokok aktif justru tetap mengejar kebutuhan rokok tersebut dan mengurangi belanja kebutuhan lain yang mungkin saja lebih penting🤔. Ibaratnya, memenuhi kebutuhan sekunder harus diutamakan dan dipenuhi (walau harga naik), kalau perlu kebutuhan primer yang dikurangi. Hal itulah yang sebetulnya semakin melemahkan daya beli masyarakat.

B. Hukum
- Menurut Ketua Lembaga Himpunan Konsumen Indonesia (HLKI) Firman Turmantara Erdipradja, kenaikan beberapa tarif harus berdasarkan kesepakatan dari dua pihak (apalagi ini serentak kenaikannya) berdasarkan  Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata tentang syarat sah perjanjian. Selama ini kenaikan selalu sepihak dan diumumkan mendadak tanpa ada dialog antara para pihak terlebih dahulu, bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa dilangkahi dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kalau sudah begini, yang jadi korbannya adalah rakyat
- Kebijakan kenaikan tarif secara serentak juga berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini secara tegas melarang klausula baku (pasal 18), yaitu aturan sepihak yang dibuat oleh pelaku usaha dan wajib dipatuhi konsumen tanpa dirundingkan dulu dengan konsumen. Klausula baku biasanya berkaitan dengan penolakan untuk bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan (biasanya berujung saling lempar tanggung jawab), dan yang dilakukan pemerintah saat ini, yaitu kenaikan tarif secara sepihak dan serentak
- Kebijakan kenaikan iuran BPJS secara signifikan juga berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara wajib memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau layanan kesehatan BPJS belum maksimal (terutama sistem antrean pasien dan menebus obat), tetapi iuran sudah minta naik kan sudah dua kali melanggar hukumnya...
- Class action (gugatan kelompok yang memiliki tuntutan hukum sejenis) sangat dimungkinkan dalam kasus ini.

Demikian artikel saya, selama ini pemerintah selalu sepihak menaikkan tarif ini itu dengan alasan keterbatasan anggaran, utang meningkat, dan salah pengelolaan (termasuk korupsi). Tapi, apakah aspirasi dari rakyat diperhatikan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)? Apa tidak dipikirkan efek dominonya? Apakah pendapatan rakyat (terutama rakyat kecil) juga ditingkatkan? Kebijakan yang dibuat akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. Tidak tanggung-tanggung, bukan bertanggung jawab ke satu orang, puluhan orang, atau ratusan orang, tetapi kepada lebih dari 267 juta penduduk Indonesia. Apalagi menurut finance.detik.com dan www.cnbcindonesia.com, dari jumlah tersebut, 115 juta penduduk Indonesia rawan jatuh miskin & yang benar-benar miskin sekitar 24,79 juta penduduk😢. Mereka inilah (kelompok yang 115 juta & 24,79 juta penduduk) yang nantinya paling aktif menuntut keadilan di akhirat nanti....Wallahu A'lam. Semoga saja lebih aspiratif, bijak, dan inovatif ke depannya, karena saya masih menaruh harapan dan kepercayaan terhadap pemerintah yang sekarang berkuasa😇.

Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english) dan ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:


Pro-Kontra Omnibus Law UU Ciptaker

Omnibus Law berasal dari bahasa latin omnis berarti banyak. Biasanya dikaitkan dengan kata law . Omnibus Law merupakan penyederhanaan unda...