All about Animals, Innovation, Law, Management, and Soccer

IWA

Kemerdekaan dan Nasionalisme menurut Hukum Islam serta Perwujudannya menurut Hukum Positif

A. Kemerdekaan dan tahun baru Islam
Tidak terasa sekarang sudah memasuki bulan Agustus 2021 yang berarti negara kita, Indonesia, akan merayakan hari kemerdekaannya ke-76 pada tanggal 17 Agustus nanti. Tapi, apakah Indonesia saat ini sudah sepenuhnya merdeka? Terlebih di saat pandemi korona ini kehidupan semakin sulit saja. Semoga negara kita tercinta ini semakin mandiri (lepas dari ketergantungan pihak asing), jaya, berprestasi di semua bidang, bebas dari pandemi korona, mampu hijrah ke kehidupan yang lebih baik, dan yang terpenting diridai serta diberkahi Allah Swt. Aamiin😇. 

Peringatan kemerdekaan tahun ini cukup unik karena berdekatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2021. Artikel ini dibuat untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia ke-76 sekaligus tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Spirit kemerdekaan dan tahun baru Islam pada dasarnya serupa, yaitu ingin hijrah ke kehidupan yang lebih baik di segala bidang agar merdeka seutuhnya. Topik blog ini pun berkaitan dengan kemerdekaan dan hukum Islam.

Kemerdekaan suatu negara merupakan suatu kondisi di mana negara memiliki hak kendali penuh atas seluruh wilayah negaranya tanpa bergantung (campur tangan) pada negara lain. Jadi, kalau pemerintahan suatu negara memiliki kebijakan yang masih dipengaruhi atau disetir pihak lain, apalagi pihak tersebut dari negara asing, maka dipastikan negara tersebut belum sepenuhnya merdeka, hanya formalitas saja. Jangankan intervensi dari negara asing, intervensi dari pihak lain masih satu negara tapi di luar pemerintahan seperti partai politik itupun tidak diperbolehkan. Jadi, pemerintah berdaulat penuh dan bertanggung jawab penuh atas negara yang dipimpinnya. Terkadang, masalah negara yang berutang besar ke pihak asing juga bisa menjadi salah satu faktor negara tersebut belum sepenuhnya merdeka, karena pihak asing tersebut merasa memiliki jasa besar, jadi perlu ikut campur urusan negara tersebut walau dengan dalih yang lebih halus, yaitu hanya ingin membantu negara tersebut. Atau membangun proyek ini itu memunculkan utang yang besar dan demi menyelamatkan anggaran negara akhirnya dibebankan kepada rakyat melalui pajak yang semakin tinggi maupun kenaikan tarif secara diam-diam. Jangan sampai pula negara mengalami resesi. Jika itu terjadi, pemerintah berada dalam fase keputusasaan, rakyat semakin menderita, dan semakin jauh dari yang namanya merdeka secara ekonomi...

Kemerdekaan menurut perspektif hukum Islam merupakan kebebasan yang dimiliki tiap manusia dengan dibatasi syariat atau hukum Islam, menghargai hak-hak hidup oranglain, serta bebas dari penindasan. Kemerdekaan sebetulnya merupakan fitrah yang dimiliki manusia sejak lahir, hanya terkadang hak itu dirampas saat dewasa akibat keserakahan manusia. 

Dasar hukum utamanya dari Al-Qur'an tentang kisah nyata nabi dan rasul terdahulu yang berjuang untuk memerdekakan umat manusia dari segala macam kezaliman dan penindasan, serta mengajak umatnya menuju jalan yang diridai Allah Swt:
1. Kisah Nabi Ibrahim yang umatnya menyembah berhala. Nabi Ibrahim datang untuk memerdekakan mereka dari penghambaan yang keliru menuju penghambaan yang benar, yaitu menyembah Allah Swt  (QS. Al-An'am ayat 76-79). Jika dikaitkan dengan kehidupan saat ini, penghambaan serupa bisa saja terjadi misal penghambaan terhadap uang. Demi uang, ada orang rela bertengkar dengan saudara dekatnya sendiri, rela mengusir orangtuanya sendiri, bahkan sampai membunuh oranglain. Jika itu yang terjadi, orang tersebut sama sekali belum merdeka, sudah diperbudak uang, ditambah lagi dikuasai oleh hawa nafsu dan iblis. Naudzubillah..

2. Kisah Nabi Musa yang memerdekakan umatnya dari kezaliman dan kesombongan penguasa Fir'aun sampai mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Pada akhirnya, Allah Swt yang memberikan balasan setimpal kepada Firaun yang terlambat menyesal saat sudah sakaratul maut sehingga taubatnya ditolak oleh Allah Swt (QS. Ibrahim ayat 5-6). Semoga kisah Nabi Musa ini menjadi pelajaran, khususnya pemimpin negara, agar tidak sombong dan bertindak zalim terhadap rakyatnya. Apalagi dalam kondisi pandemi korona, akan semakin terlihat mana kinerja pemimpin yang amanah, mana yang sebaliknya.



B. Nasionalisme
Nasionalisme merupakan paham dan sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang didasari kesamaan cita-cita, tujuan, dan kebudayaan, sehingga bersikap setia terhadap negaranya demi mempertahankan kedaulatan negara. Tentunya berbeda dengan patriotisme yang cenderung menunjukkan sifat kepahlawanan (meneladani pahlawan nasional) terhadap negaranya, seperti sikap pantang menyerah dan rela berkorban (baik harta, tenaga, maupun nyawa), serta biasanya lebih ke individu, bukan masyarakat.

Nasionalisme menurut perspektif hukum Islam dijelaskan dalam:
1. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat terakhir (200). Intinya adalah orang yang beriman harus selalu menguatkan kesabaran, tetap bersiap siaga di perbatasan negerinya, dan bertakwa kepada Allah Swt, agar mendapatkan keberuntungan. Berarti siap membela negaranya sebagai bagian dari nasionalisme sekaligus ketakwaan kepada Allah Swt

2. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Intinya adalah kewajiban orang beriman untuk taat kepada pemimpin negara setelah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada pemimpin negara diwajibkan selama mereka juga taat kepada Allah Swt dan tidak berbuat zalim kepada rakyatnya. Taat kepada pemimpin negara sebagai bagian dari nasionalisme, dalam hal ini menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi negara

3. Al-Qur'an surat Fathir ayat 28, bahwa seungguhnya yang takut kepada Allah Swt di antara hamba-hamba-Nya adalah ulama. Intinya adalah kedudukan ulama yang taat kepada Allah Swt begitu diutamakan dan wajib didengar pendapatnya, baik oleh rakyat maupun pemimpinnya. Hal itu pula berlaku saat membangkitkan nasionalisme. Ulama yang taat kepada Allah Swt akan memberi petunjuk dan ilmu yang penting, serta tentu saja bermanfaat bagi kemajuan negara

4. Hadis Sahih Al-Bukhari -> Rasulullah mengatakan: "wahai manusia, janganlah kalian mengharap mencari musuh, mintalah keselamatan kepada Allah Swt. Tetapi jika bertemu mereka bersabarlah, dan ketahuilah bahwa surga di bawah naungan pedang". Intinya adalah ketika bertemu musuh yang hendak menyerang negara, maka sikap menghindari peperangan, mencari solusi terbaik dengan dialog, berdoa kepada Allah Swt, dan bersabar adalah bentuk nasionalisme yang utama.


C. Perwujudan nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan di masa pandemi korona
Sekarang, kita memasuki era di mana kita harus beradaptasi dengan fase kehidupan saat pandemi korona, termasuk dalam mengisi kemerdekaan. Ada perwujudan nasionalisme yang dapat dilakukan dalam mengisi kemerdekaan di masa pandemi korona ini:

1. Mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah dengan memasang bendera merah putih secara serentak mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan:
Pasal 4
a. Lebar bendera harus 2/3 dari panjang, warna merah di bagian atas dan warna bagian putih di bagian bawah dengan ukuran yang sama
b. Kain bendera tidak boleh luntur
c. Ukuran 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan
d. Ukuran 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum
e. Ukuran 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan dan biasa digunakan di rumah-rumah warga
f. Ukuran 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden
g. Ukuran 30 x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara
h. Ukuran 20 x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum.

Pasal 57 dan 66
Dilarang merusak, merobek, mencoret, menginjak-injak, membakar, dan melakukan perbuatan tercela lainnya terhadap bendera merah putih, karena hukumannya bisa dipidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 500 juta

2. Saat upacara bendera 17 Agustus 1945, presiden memastikan tidak akan mengundang banyak tamu untuk datang ke istana, jumlah Paskibra hanya 3 orang saja, dan kegiatan penunjang dilakukan secara virtual. Hal ini kemungkinan diterapkan terhadap instansi pemerintah maupun swasta

3. Ajakan pemerintah kepada setiap WNI untuk menghentikan aktivitasnya saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan pada upacara bendera 17 Agustus 1945. Untuk menyaksikannya, warga bisa menontonnya di televisi

4. Mematuhi protokol kesehatan, sehingga perayaan lomba Agustusan yang mengundang kerumunan sebaiknya ditiadakan dahulu. Atau bisa saja tetap dilaksanakan secara virtual

5. Bersama-sama membantu menurunkan penyebaran virus korona, termasuk mendukung program vaksinasi korona massal, menjadi bagian dari kecintaan dan kesetiaan terhadap negara

6. Mengabdikan diri dan berkarya sesuai dengan profesi serta keahlian yang dimiliki, sehingga hasil karyanya bisa bermanfaat bagi banyak orang, bahkan berkontribusi untuk negara juga

7. Taat pada Pancasila dan UUD 1945

8. Taat hukum

9. Taat pajak

10. Mencintai produk-produk dalam negeri dan mendukung keberadaan UMKM agar ekonomi Indonesia bangkit

11. Menggelorakan kembali lagu-lagu nasional dan daerah

12. Mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam berkomunikasi

13. Memperkenalkan budaya bangsa, terutama kepada orang asing

14. Berjiwa sosial yang tinggi dan mau berbagi semampu kita, karena secara tidak langsung membantu persoalan bangsa juga, khususnya dalam membantu rakyat yang kesulitan

15. Menjaga lingkungan sekitar dari kerusakan

16. Berpartisipasi dalam program bela negara

17. Meningkatkan budaya literasi, termasuk literasi digital
(17 poin perwujudan nasionalisme sesuai dengan tanggal kemerdekaan Indonesia🇲🇨).


Merdeka dalam Konteks Kekinian😁

Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english), ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan), dan keempat (tentang hewan peliharaan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:

Pro-Kontra Sanksi Pidana bagi Penolak Vaksin Covid-19

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana di Indonesia meliputi penjara (tindak pidana berat), kurungan (tindak pidana ringan/pelanggaran), dan denda. Khusus denda, bisa untuk menggantikan hukuman kurungan, tapi tidak bisa menggantikan hukuman penjara.


Baru-baru ini pemerintah mewajibkan masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan sebanyak 2 kali secara bertahap, gratis, dan dihubungi lewat SMS/WA. Program tersebut mulai berlaku sejak tanggal 13 Januari 2021 dan berlangsung sampai sekarang. Khusus tenaga medis ditargetkan selesai bulan April 2021 (sumber: kesehatan.kontan.co.id). Sedangkan untuk warga biasa masih berlangsung sampai sekarang. Sampai bulan Juni 2021 saja, masih banyak warga yang belum menerima SMS/WA soal vaksin Covid-19. Tentunya ketika program vaksinasi Covid-19 massal gratis mulai digalakkan, mendapatkan antusias yang luar biasa dari masyarakat sehingga kuotanya pun dibatasi demi mencegah kerumunan melalui pendaftaran online (siapa cepat dia dapat). Bahkan, program vaksinasi Covid-19 massal gratis di beberapa puskesmas ditunda sementara akibat banyak tenaga kesehatan yang tertular virus Covid-19😱.

 

Mengapa warga begitu antusias dengan program vaksinasi covid-19 massal gratis? 

1. Jelas, sekarang lonjakan kasus Covid-19 luar biasa (serangan gelombang kedua)

2. Bayangkan saja jika harus vaksin Covid-19 secara mandiri di klinik swasta harus mengeluarkan biaya dengan total sekitar Rp. 643 ribu untuk 2 kali suntik di waktu yang berbeda (2 tahap)

3. Warga mulai sadar pentingnya vaksin Covid-19 untuk imunitas tubuh saat menghadapi Covid-19. Kalaupun akhirnya  terpapar virus Covid-19, risikonya bisa lebih minimal walau memang banyak faktor nantinya apakah risikonya bisa minimal atau tetap berat

4. Sertifikat vaksin Covid-19 sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan layanan publik, seperti pembuatan/perpanjangan SIM, pembuatan SKCK, kuliah, sampai syarat administrasi CPNS. Syarat tersebut menjadi perdebatan karena terlalu dini untuk diterapkan mengingat program vaksinasi massalnya pun masih sangat terbatas dan target vaksinasi massal masih di bawah 50 %.


Sejauh ini, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia masih jauh dari ideal, di bawah 50 % dari jumlah warga kota (anjuran Organisasi Kesehatan Dunia/WHO adalah di atas 50 %, seperti yang sudah dilakukan banyak negara-negara maju di Eropa). Di tempat tinggal saya (Kota Cimahi) baru 13 % dari jumlah warga Kota Cimahi, sangat jauh dari ideal. Tentunya mulai bulan Juni 2021, pemerintah pusat menggalakkan program 1 juta vaksinasi Covid-19 per hari. Untuk mendukung program tersebut, di beberapa tempat tidak mensyaratkan penerima vaksin harus sesuai domisili.


Adapun prioritas penerima vaksin corona berusia 18-59 tahun, dengan prioritas profesi:

1. Kelompok garda terdepan dan pelayanan publik: tenaga medis, paramedis, perawat, polisi, tentara, petugas hukum

2. Tokoh agama / masyarakat dan perangkat daerah, RT, dusun dan kelurahan

3. Pendidik dari semua tingkatan

4. Aparatur pemerintah pada umumnya

5. Prioritas terakhir adalah masyarakat umum lainnya yang berusia 18 hingga 59 tahun dan memenuhi syarat. Diutamakan untuk masyarakat di zona merah dan hitam, serta tingkat interaksinya tinggi. Diprediksi akan dimulai bulan April 2021.


* Khusus masyarakat yang berusia di bawah 18 tahun dan lansia yang berusia di atas 59 tahun harus menunggu uji klinis

(Sumber: Koran Kompas, 28 November 2020 dan kompas.com).


Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia produksi Sinovac dan PT. Bio Farma  telah mendapatkan izin penggunaan vaksin darurat dari Badan Pengelola Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mengingat pentingnya program vaksinasi Covid-19 untuk individu dan juga memberikan perlindungan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi, serta telah dipertanggung jawabkan oleh pihak berwenang, maka sifatnya menjadi wajib dan memaksa (sumber: kabar24.bisnis.com). Sebagai warga negara yang baik, kewajiban tersebut tentunya harus dipatuhi dan dilaksanakan, sehingga jika dilanggar akan mendapatkan sanksi hukum, masuknya pelanggaran (tindak pidana ringan).


Pemerintah sendiri ini menyatakan bahwa sanksi pidana bagi penolak vaksin Covid-19 merupakan ultimum remidium (upaya terakhir pemberian hukuman) jika norma hukum lainnya (yang lebih persuasif) tidak berfungsi.  


Sanksi hukum bagi penolak vaksin Covid-19 diatur dalam:

1. Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa bagi warga yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi  penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dapat dipidana penjara maksimal 1 tahun dan atau denda maksimal Rp. 100 juta


2. Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, bahwa bagi siapapun yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam penjara maksimal 1 tahun dan atau denda maksimal Rp. 1 juta


3. Pasal 14 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, bahwa vaksinasi diwajibkan bagi warga yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin dan memenuhi syarat tentunya. Akan ada sanksi administratif jika dilanggar:

- Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial/bantuan sosial

- Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan (ada sertifikat khusus tanda sudah divaksin untuk syarat juga dalam administrasi pemerintahan dan event besar nantinya)

- Denda.


Di Jakarta, aturan tersebut diperkuat dengan lahirnya peraturan daerah. Termasuk di dalamnya hukuman bagi warga pasien Covid-19 yang kabur dari rumah sakit dan masalah penolakan jenazah yang meninggal akibat Covid-19.


Aturan tersebut (khususnya yang berkaitan dengan sanksi pidana) menimbulkan perbedaan argumen, baik yang pro maupun kontra. Semuanya memiliki alasan yang kuat dan patut diapresiasi.

A. Argumen yang Pro

1. Pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban penuh  untuk melindungi kesehatan publik, bukan individu tertentu. Salah satunya mewajibkan program vaksinasi Covid-19 yang sudah teruji untuk warganya yang tentu saja sudah memenuhi syarat. Hal ini sesuai dengan pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk memenuhi hak warganya tersebut dan menjamin warganya agar sehat


2. Sanksi hukum penolak vaksin Covid-19 tetap harus ada ketika sosialisasi dan edukasi dari pihak berwenang seperti tenaga medis tidak berhasil, maka harus ada sanksi hukum untuk memberikan kesadaran kepada para penolak vaksin Covid-19 dan juga memberikan keselamatan rakyat


3. Menurut Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, jika seseorang merasa kesehatan adalah hak asasi, maka tidak boleh melanggar hak asasi oranglain. Jadi, kalau seseorang menolak divaksin, maka sebetulnya orang tersebut berpotensi melanggar hak asasi oranglain yang ingin hidup sehat dan tidak ingin tertular. Maka, negara bisa memaksa dengan menerapkan sanksi hukum tersebut. Sanksi hukum dibuat untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan individu


4.  Memang, pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pasal 56 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak tindakan pertolongan setelah menerima informasi data kesehatan. Namun ada pengecualian jika hal tersebut tidak berlaku pada penderita yang memiliki penyakit menular cepat ke banyak orang


5. Termasuk melanggar pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 jika ada pihak yang memprovokasi oranglain untuk menolak vaksin Covid-19


6. Pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 tetap dibutuhkan saat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya mengawal pengadaan vaksin Covid-19 agar tidak terjadi korupsi (sumber: nasional.okezone.com)


7. Vaksin Covid-19 terbukti efektif jika masih terinfeksi Covid-19 pun gejalanya lebih ringan dan pengobatannya lebih mudah tanpa harus dirawat inap di rumah sakit. Sehingga sanksi hukum bagi penolak vaksin Covid-19 perlu diterapkan untuk kebaikan bersama agar program vaksinasi Covid-19 berjalan dengan lancar dan dirasakan manfaatnya.


B. Argumen yang Kontra

1. Sanksi hukum tidak bisa diterapkan secara efektif jika pemerintah daerah (perda) tidak mengaturnya dalam peraturan daerah tersendiri. Jadi kalau mau diterapkan, kuncinya harus satu visi antara aturan di pusat dan daerah. Sebagai contoh di Jakarta sudah ada perdanya dan bisa diterapkan, tapi di Depok belum ada perdanya sehingga sulit untuk diterapkan


2. Penggunaan kata tertentu (dan atau) secara bersamaan pada pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 menimbulkan multitafsir, maka sanksi hukumnya:

a. Bisa pidana penjara atau denda

b. Keduanya sekaligus

(sumber: hukumonline.com)

Seharusnya diperjelas terlebih dahulu sebelum menimbulkan masalah saat penerapannya nanti


3. Menurut Abdul Fickar Hajar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, pasal 93 UU nomor 6 Tahun 2018 menimbulkan 2 asumsi:

a. Pemerintah harus menerapkan karantina wilayah, bukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau sekarang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

b. Tindakan yang bisa dipidana adalah perlawanan atas karantina wilayah, bukan menolak vaksin

(sumber: www.cnnindonesia.com)


4. Program vaksinasi Covid-19 yang sifatnya wajib dan memaksa (dengan adanya aturan berikut sanksinya) bisa menjadi bumerang yang memicu orang-orang untuk bersikap antipati. Pendapat tersebut langsung dari World Health Organization. Sebgai contoh, Australia tidak mewajibkan program vaksinasi Covid-19, melainkan bersifat sukarela, hanya di perbatasan menjadi syarat wajib. Lalu,  Dimungkinkan juga pemberian insentif bagi warga yang secara sukarela melakukan program vaksinasi Covid-19


5. Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Alghiffari Aqsa, pengamat Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari hukumonline.com, kewajiban program vaksinasi Covid-19 bagi warga berpotensi melanggar karena pada dasarnya untuk urusan kesehatan, setiap warga berhak menentukan sediri kesehatan yang diperlukan bagi dirinya (pasal 5 ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Bahkan dipertegas dalam pasal 56 ayat 1 UU yang sama, bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak tindakan pertolongan setelah menerima informasi data kesehatan


6. Menurut Asfinawati, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  sebelum program vaksinasi Covid-19 diberlakukan, seharusnya komunikasi dan sosialisasinya ditingkatkan terlebih dulu, terutama untuk masyarakat terpencil di pedesaan. Tentunya kurang efektif jika hanya mengandalkan media massa (sumber: www.voaindonesia.com). Misalnya saja banyak berita tentang warga yang antipati dengan dengan vaksin AstraZeneca mengingat efek sampingnya yang menakutkan dibanding vaksin jenis lain. Di situ tidak dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk divaksin AstraZeneca harus melalui syarat yang lebih ketat bergantung juga dari kondisi badan si penerima vaksin berikut penyakit penyertanya. Namun, di balik itu, ternyata tingkat keampuhan vaksin AstraZeneca lebih baik daripada vaksin lainnya. Nah, berita yang jelas dan berimbang tersebut dirasa masih  kurang. Warga tentunya membutuhkan info yang benar, jelas, dan berimbang, sebelum memutuskan untuk divaksin. Setiap vaksin Covid-19 yang sudah diproduksi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebanyakan berita yang ada sekarang sekedar menakut-nakuti atau menilai sisi buruknya saja tanpa ada solusi hanya membuat imunitas tubuh menurun. Anehnya, berita seperti itu yang cepat viral hehe...


7. Adanya kekhawatiran program vaksinasi Covid-19 massal malah mengundang kerumunan dan sumber penularan baru. Vaksin sendiri sifatnya pencegahan, tidak menjamin bebas tertular Covid-19. Perlu protokol kesehatan (prokes) yang ketat, apalagi ini kegiatan massal. Jangan sampai di pusat bagus, tapi di daerah kacau. Jadi, jangan dulu bicara sanksi hukum bagi penolak vaksin Covid-19 jika prokesnya saja saat program vaksinasi Covid-19 massal masih belum dibenahi dan melanggar hukum. Bisa jadi banyak orang menunda divaksin bukan akibat takut divaksin, melainkan khawatir akan potensi kerumunannya yang bisa menjadi sumber penularan Covid-19 secara cepat.


Melihat argumen di atas, tentunya pemerintah harus bersikap bijak dan memperhatikan aspirasi para pihak agar kebijakan yang diambil adalah kebijakan terbaik untuk kepentingan rakyat. Bagi pihak yang kontra, terutama gencar mengkritisi suatu pasal dalam aturan hukum yang berlaku, bisa melakukan uji materi pasal yang dipermasalahkan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Selama itu tidak dilakukan, maka pemerintah menganggap aturan yang dibuat sudah sempurna, diterima, dan dipatuhi oleh semua pihak.


Artikel blog hukum ini juga dimuat di situs berita online vivanews.co.id .

Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english), ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan), dan keempat (tentang hewan peliharaan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:

Pro-Kontra Aturan Larangan Mudik Lebaran 2021

Pandemi Covid-19 mengubah hampir seluruh sektor kehidupan manusia. Pusat peradaban bukan lagi interaksi nyata (tatap muka), melainkan teknologi virtual. Hal itu berlaku pula dalam lingkup pergaulan manusia. Silaturahim sebisa mungkin tetap terjaga walau dibatasi aturan ini itu. Hal ini berlaku pula bagi umat Islam di Indonesia yang ingin melaksanakan tradisi mudik Lebaran setahun sekali, bertujuan untuk bersilaturahim dengan keluarga besar maupun sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Tradisi mudik (jarak jauh) Lebaran tahun 2021 yang dimulai tanggal 6-17 Mei 2021 resmi ditiadakan. Bahkan, larangan mudik jarak jauh untuk semua jenis transportasi telah dibuat aturannya, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Idul Fitri 1442 H dalam rangka Pencegahan Covid-19. Namun, untuk transportasi barang dan logistik tetap berjalan seperti biasa (sumber: otomotif.kompas.com). Hukuman yang diberlakukan atas pelanggaran tersebut mulai dari putar balik hingga pemberlakuan tilang.


Sedangkan mudik jarak jauh sebelum tanggal 6 Mei 2021 (tanggal 22 April-5 Mei 2021) dan setelah tanggal 17 Mei 2021 (18-24 Mei 2021) diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat dengan nama program pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN).


Adapun mudik Lebaran yang masih diperbolehkan di hari-H adalah untuk jarak dekat wilayah aglomerasi perkotaan (suatu kota besar dan padat penduduk yang didukung dengan kota/kabupaten satelit di pinggirannya), meliputi:

1. Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo

2. Jabodetabek: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

3. Bandung Raya: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat

4. Yogyakarta Raya: Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul

5. Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi

6. Solo Raya: Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen

7. Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan

8. Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros

(sumber: suarasurabaya.net)


Aturan tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

A. Argumen yang Pro:

1. Penularan Covid-19 masih tinggi sedangkan mudik Lebaran dan libur panjang dikhawatirkan menimbulkan klaster baru. Seperti yang sudah-sudah, setiap libur panjang selalu terjadi lonjakan kasus Covid-19. Tentunya ini harus dikendalikan dan dibatasi. Jangan sampai niat mudik malah berakhir di rumah sakit dalam jangka waktu yang lama dan tidak bisa bertemu saudara sama sekali...

2. Menurut survei yang dilakukan oleh Balitbang Kemenhub pada Maret 2021, sebanyak 11 % responden atau 27 juta masyarakat yang memilih tetap mudik meskipun dilarang. Ada aturan saja sudah seperti itu. Bagaimana jika tidak dilarang dengan aturan yang tegas?

3. Belum semua warga mendapatkan vaksin Covid-19 dan itu berisiko tinggi saat kegiatan mudik Lebaran dengan mobilitas orang yang tinggi

4. Menurut Edi Wuryanto, anggota Komisi IX DPR RI, mudik bukanlah kegiatan prioritas. Silaturahim memang penting, tetapi tidak harus tatap muka. Bisa diakali dengan teknologi virtual. Masyarakat harus semakin diingatkan bahwa pelarangan mudik demi mencegah penyebaran virus Covid-19

5. Menurut Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ada kekhawatiran jika kasus Covid-19 meningkat, maka biaya penangannya akan lebih besar dari roda ekonomi yang berputar saat Lebaran. Tentu harus diantisipasi melalui aturan yang tepat

6. Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, keberadaan aturan ini menjadi momen yang tepat untuk memulihkan pandemi dan juga sektor ekonomi Indonesia. Di India saja, begitu dibuka wilayahnya, terutama saat libur panjang, kasus Covid-19 naik 30 %

7. Mudik menurut Islam bukanlah kewajiban, melainkan tradisi khas umat Islam di Indonesia. Sudah selayaknyalah menahan diri untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran demi mencegah kemudaratan yang lebih besar

8. Menurut Anwar Abbas, Sekjen Majelis Ulama Indonesia, hukum mudik itu mubah (boleh) dengan syarat daerah asal dan daerah tujuan mudik bebas dari wabah. Jika salah satunya bahkan keduanya ada wabah maka menjadi haram. Untuk itulah, pemerintah perlu hadir membatasi mobilitas pemudik melalui aturan, karena untuk saat ini sulit untuk mendeteksi suatu daerah di Indonesia benar-benar bebas dari wabah.


B. Argumen yang Kontra:

1. Kasus Covid-19 di Indonesia sudah mengalami penurunan dibanding sebelumnya. Sudah saatnya masyarakat (di bawah arahan pihak yang berwenang) mengombinasikan kehidupan era kenormalan baru dengan kehidupan normal yang sesungguhnya (seperti tradisi Lebaran), tentunya secara bertahap. Masyarakat pun sudah jenuh terhadap kehidupan yang serba dibatasi ini dan berpengaruh terhadap penghasilan mereka

2. Pengusaha transportasi banyak yang mengeluh akan merugi besar di saat tanggal 6-17 Mei 2021 diwajibkan setop beroperasi dan dilarang mengangkut penumpang umum yang hendak mudik. Solusi yang realistis adalah menyesuaikan (menaikkan) tarif angkutan dari 100-200 % saat sebelum tanggal 6 Mei 2021 atau sesudah tanggal 17 Mei 2021. Masalah pun muncul karena sejak pandemi, pengusaha transportasi seperti bus mengalami kerugian akibat minim penumpang. Dengan dinaikkan sampai 100 % bahkan 200 % bisa membuat penumpang semakin mengurungkan niatnya untuk pulang kampung. Tentunya harus dipikirkan solusinya

3. Mudik dilarang tetapi piknik ke tempat obyek wisata atau mal diperbolehkan. Bukankah piknik ke tempat obyek wisata atau mal juga mengundang kerumunan saat libur Lebaran nanti? Apa tidak terpikirkan keluarga besar dari luar kota datang jauh-jauh justru saling bertemu di tempat piknik atau mal dengan mengakali aparat keamanan? Tentunya aturan yang dibuat harus lebih menyeluruh jika ingin ditegakkan. Kalau menurut Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, akan muncul jenis wisata baru, yaitu wisata mudik

4. Menurut Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, justru momentum ini harus dikelola untuk membiasakan rakyat menghadapi era kenormalan baru. Tidak berbicara aspek kesehatan, tetapi juga ada aspek budaya dan ekonomi yang besar dalam setiap kegiatan mudik. Mobilitas orang dari kota sebagai pusat ekonomi ke desa cukup tinggi. Di Pulau Jawa saja, tradisi mudik Lebaran berkontribusi 58 % terhadap PDB nasional. Kenapa tidak dikebut saja program vaksinasi dan diterapkan syarat hasil tes PCR kepada setiap pemudik? (sumber: voi.id)

5. Pemerintah sudah mengizinkan ibadah salat tarawih di masjid dan bahkan sektor pariwisata juga saat libur Lebaran nanti. Bahkan, untuk sektor pariwisata sudah direstui langsung oleh Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tentunya jika ada larangan mudik akan terjadi pertentangan dengan kebijakan sebelumnya

6. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah justru menentang pemerintah pusat dan tetap mengizinkan tradisi mudik Lebaran dengan syarat tertentu. Alasannya para pemudik rindu sekali dengan keluarga besarnya dan kalau diatur serta dilarang ini itu khawatir timbul masalah baru

7. Mudik memang bukanlah kewajiban dalam Islam, hanyalah tradisi semata. Tapi, momen bersilaturahim secara fisik dengan keluarga besar yang terpisah akibat merantau, itu yang mahal dan sulit untuk dilarang. Apalagi, umur orang hanya Allah Swt yang tahu. Tahun ini bisa bertemu, tahun depan belum tentu

8. Adanya kekhawatiran tebang pilih dalam menerapkan aturan tersebut. Jangan sampai tegas ke warga negara sendiri, tapi lunak ke warga asing. 


Setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah selalu saja menimbulkan pro dan kontra, apalagi menyangkut kepentingan orang banyak. Tentunya pemerintah diharapkan selalu transparan dan mampu menampung aspirasi semua pemangku kepentingan. Setelah semua aspirasi diterima, pemerintah diharapkan bisa mengambil keputusan terbaik. Biasanya keputusan tersebut tidak akan memuaskan semua pihak, tapi setidaknya telah berupaya merangkul semua pihak, sehingga pihak yang merasa dirugikan pun memaklumi dan patuh terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah tentunya harus bijak dan tegas mengambil tindakan terhadap pemudik yang melanggar. Pada akhirnya, keputusan akhir diserahkan kepada masyarakat. Niat mudik tentunya dalam kondisi pandemi korona harus lebih diwaspadai. Pemudik wajib mematuhi aturan yang berlaku, termasuk protokol kesehatan, dan harus siap menanggung risiko serta menerima kemungkinan terburuk tanpa menyalahkan pihak lain, yaitu jika di tengah perjalanan mudik terpapar virus korona, tidak bisa bersilaturahim dengan saudara (gagal mudik), harus diisolasi mandiri di tempat yang mungkin tidak nyaman (sudah lama tidak dihuni manusia), bahkan harus siap juga dirawat di rumah sakit jauh dari lokasi tujuan mudik. 

Mudik Lebaran Jarak Jauh (yang Dilarang) Tanggal 6-17 Mei 2021. Jika Dilakukan Sebelum Tanggal 6 Mei 2021 atau Sesudah Tanggal 17 Mei 2021 Disebut Pulang Kampung😃


Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english) ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan), dan keempat (tentang hewan peliharaan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:

Blog 2: healthyhumanityvicagi.blogspot.com

Blog 3: listrikvic.blogspot.com

Blog 4: petsvic.blogspot.com

Pencabutan Lampiran Perpres terkait Investasi Baru Industri Miras

Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan terkait dengan investasi baru industri minuman keras (miras) yang menimbulkan kontroversi akhirnya dicabut oleh Presiden Jokowi setelah mendapat masukan berbagai pihak dan melihat unsur mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya jika tetap diberlakukan. Namun, Perpresnya sendiri tetap ada, hanya bagian yang berkaitan dengan investasi baru industri miras dicabut. Perpres tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.


Lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang dicabut adalah Lampiran III poin 31, 32, dan 33 seputar lokasi penanaman modal industri miras:

Poin 31 Industri Miras Mengandung Alkohol

a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat

b. Penanaman modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur


Poin 32 Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur

a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat

b. Penanaman modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur


Poin 33 Industri Minuman Mengandung Malt

a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat

b. Penanaman modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur

(sumber: https://jdih.setkab.go.id).


Dicabutnya lampiran Perpres tersebut ternyata tetap menimbulkan pro dan kontra, tidak bisa memuaskan semua pihak.

PIHAK YANG MENDUKUNG PENCABUTAN LAMPIRAN III POIN 31, 32, DAN 33 PERPRES NOMOR 10 TAHUN 2021 

1. Langkah tersebut berdampak positif demi kepentingan yang lebih besar, yaitu masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Seringkali penyalahgunaan miras yang menjadi korban utama adalah anak-anak (sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Gara-gara kecanduan miras, akhlak sebagian generasi muda menjadi rusak, mudah tersulut emosinya, senang bermaksiat, menyusahkan orangtua atau keluarganya, menjadi pintu utama tindak kejahatan lainnya, dan akhirnya menjadi sampah masyarakat. Dengan mencabut lampiran peraturan tersebut, berarti menyelamatkan generasi muda agar tetap cerah masa depannya, berakhlak baik, dan ikut berkontribusi membangun bangsa ini

2. Menurut ulama, mencegah kemudaratan lebih utama dari mengambil kemaslahatan. Memang harus diakui industri miras ini bisa meningkatkan sektor ekonomi sekaligus pariwisata daerah setempat. Dengan demikian, mengatasi pengangguran juga. Tapi, melihat akibat untuk jangka panjang bisa merusak akhlak generasi muda dan itu diutamakan untuk dicegah

3. Menurut Ekonom Bhima Yudhistira, hal tersebut sesuai dengan kebijakan cukai yang sedang gencar-gencarnya membatasi peredaran miras dengan cukai yang tinggi. Jika tidak dicabut malah bertentangan dengan aturan cukai 

4. Menurut Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah, pencabutan lampiran Perpres tersebut menandakan pemerintah menerima masukan berbagai pihak dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945. Miras tidak hanya bertentangan dengan agama Islam, tetapi juga membahayakan dari segi kesehatan, moral, ekonomi, sampai sosiologis. Miras dapat menimbulkan masalah pada lingkup kehidupan keluarga, lalu merembet ke kehidupan masyarakat. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok dan jatuh miskin akibat uangnya habis untuk mabuk-mabukan serta perbuatan maksiat lainnya

5. Menurut Ketua Umum Bamus Betawi Haji Lulung, pencabutan lampiran Perpres tersebut sudah tepat sehingga bisa terhindar dari tafsir yang negatif dari masyarakat di kampung bahwa pemerintah menghalalkan orang minum miras

6. Menurut Ekonom Indef Tauhid Ahmad, jika lampiran Perpres tersebut tidak dicabut, dikhawatirkan akan menambah beban tugas aparat penegak hukum, terutama berkaitan dengan tingkat kriminalitas yang dikhawatirkan semakin tinggi. Kita lihat bagaimana gerombolan penjahat yang terdesak secara ekonomi akan semakin nekat dan beringas melakukan aksi kejahatannya setelah menunggak miras. Bahkan, banyak pelaku kriminal yang menggunakan uang hasil kejahatannya untuk menunggak miras. Ketika tidak ada uang untuk membeli miras, maka mereka akan nekat melakukan kejahatan.


PIHAK YANG MENENTANG PENCABUTAN LAMPIRAN III POIN 31, 32, DAN 33 PERPRES NOMOR 10 TAHUN 2021

1. Di daerah tertentu, miras sudah menjadi industri lokal (UMKM) yang menjanjikan dan berkembang, bahkan menjadi unggulan sektor pariwisata daerah setempat. Jadi potensi ekonominya tinggi sekaligus meningkatkan pariwisata juga. Ujung-ujungnya pemasukan untuk pemerintah juga. Bali, misalnya terkenal sebagai penghasil arak Bali, NTT memproduksi minuman beralkohol bernama Sopi, sedangkan di Sulawesi Utara, Cap Tikus kerap diburu wisatawan (sumber: www.bbc.com). Ada kearifan lokal penduduk setempat juga. Ini ibarat industri petasan di Indramayu yang menjadi mata pencaharian penduduk setempat. Jangan sampai potensi mereka mati dan menambah masalah pemerintah. Dengan dicabutnya lampiran Perpres tersebut, menyebabkan lingkup wilayah pembuatan miras yang tadinya jelas menjadi abu-abu. Tentunya harus dicarikan solusinya

2. Di daerah tertentu, miras sudah menjadi industri lokal yang diperhitungkan dan diatur melalui peraturan daerah (perda) setempat. Ada kesan pencabutan Lampiran Perpres tersebut bertabrakan dengan perda tersebut. Seharusnya ada koordinasi antara pusat dan daerah

3. Aturan tersebut justru mengendalikan peredaran miras terutama yang diedarkan secara sembunyi-sembunyi

4. Munculnya kekurangpercayaan dari pihak investor, baik lokal maupun asing

5. Indonesia negara hukum dan terdapat keragaman agama serta kearifan lokal masyarakat setempat, tentunya harus diperhatikan aspirasinya

6. Menurut Pinkan Audrine, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), adanya lampiran Perpres tersebut justru meminimalisir keberadaan miras oplosan yang bertentangan dengan standar produk.


SARAN

1. Ada masalah lain tentang miras, tidak terfokus pada Lampiran III Perpres poin 31, 32, dan  33 Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Seperti aturan usia pengguna miras adalah minimal berusia 21 tahun (berdasarkan Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol). Faktanya, usia di bawah itu tetap saja ada yang mengonsumsi miras. Jadi, pengawasannya masih lemah. Belum lagi pengawasan terhadap minimarket, restoran, kafe, dan bar yang menjual miras serta ketahuan melanggar. Bagaimana sanksinya? Sudah sering kita mendengar berita kafe yang buka sampai dini hari lalu menjual miras menjadi sumber maksiat dan keributan yang meresahkan, bahkan ada pelakunya (pengunjung kafe) sampai melibatkan oknum aparat keamanan yang seharusnya mengayomi masyarakat. Senjata api yang dimilikinya malah disalahgunakan untuk membunuh warga sipil, bahkan sesama aparat keamanan akibat pengaruh miras. Tentunya pengawasan harus diperbaiki lagi

2. Poin 44 dan 45 Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang distribusi miras secara eceran seharusnya juga dipertimbangkan untuk dihapus mengingat peredaran miras di tingkat eceran tentu cukup mengkhawatirkan

3. Menurut pakar Hukum Tata Negara (HTN), Yusril Ihza Mahendra, idealnya harus diterbitkan Perpres baru yang menghapuskan lampiran tentang miras tersebut demi menjaga kepastian hukum.


Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english), ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan), dan keempat (tentang hewan peliharaan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:


Blog 2: healthyhumanityvicagi.blogspot.com

Blog 3: listrikvic.blogspot.com

Blog 4: petsvic.blogspot.com

Pro-Kontra Hukuman Mati Bagi Tersangka Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Hari Anti Korupsi Sedunia diperingati tiap tanggal 9 Desember, bertepatan dengan Hari Besar Pilkada🤭. Hari Anti Korupsi Sedunia ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak meloloskan konvensi (kesepakatan dan perjanjian antar negara) tentang anti korupsi tahun 2003. Hal ini menjadi pengingat bagi setiap negara peserta PBB bahwa korupsi merupakan masalah serius yang bisa menghancurkan negara tersebut secara perlahan di semua sektor dan bahkan merusak hubungan dengan negara lain karena bagaimana negara lain mau percaya jika di suatu negara tingkat korupsinya begitu parah. Tentunya akan menimbulkan kekhawatiran dari negara lain jangan-jangan saat akan mengadakan kerja sama internasional pun akan dikorupsi pula🤭. Di samping itu, perlu ada ratifikasi (perubahan) konvensi mengingat kasus korupsi semakin beragam dan canggih.


Presiden Jokowi menegaskan bahwa pada mulanya hukuman mati diterapkan pada kasus narkoba dan mulai terlihat hasilnya. Namun, dia juga ingin hukuman mati diterapkan pada koruptor seperti yang berhasil diterapkan di Tiongkok. Hukuman mati bagi koruptor terutama untuk kasus korupsi berat yang berkaitan dengan bencana dengan sasaran untuk rakyat kecil yang sangat membutuhkan, seperti pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk kepentingan rakyat. Sejauh ini, belum ada koruptor di Indonesia yang dihukum mati dengan berbagai pertimbangan.


Berkaitan dengan kasus korupsi berat yang berkaitan dengan bencana, baru-baru ini Menteri Sosial, Juliari Batubara, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 akibat kasus korupsi pengadaan bansos Covid-19 diduga sebesar Rp. 17 miliar. Model korupsinya adalah bansos berbentuk sembilan bahan pokok (sembako). Vendor yang (sengaja) dipilih diwajibkan membayar fee untuk setiap paket sembako. KPK menyebut besaran fee sebesar Rp. 10000 per paket sembako (harga 1 paket sembako Rp. 300 ribu). Bisa dibayangkan fee dari seluruh paket sembako untuk rakyat Indonesia. Akibatnya, kualitas sembako pun diturunkan. Di samping itu, besaran bantuan yang sudah dicairkan oleh pusat pun rentan dikorupsi. KPK pun masih menyelidikinya.  Sebelum terjadi kasus ini, kalangan pengusaha mengaku curiga karena pola komunikasi dengan Kementerian Sosial tidak jelas dan terlalu panjang mata rantainya. Akibatnya, pengusaha tidak pernah dihubungi langsung oleh Kementerian Sosial (sumber: nasional.tempo.co dan www.cnbcindonesia.com).


Masyarakat pun dibuat geleng-geleng kepala, bagaimana bisa seorang menteri yang sudah memiliki jabatan tinggi, berani berkoar-koar melarang oranglain korupsi, lalu sudah sangat kaya (bahkan bisa disebut sultan) dengan memiliki harta kekayaan lebih dari Rp. 40 miliar, masih saja tega melakukan korupsi. Lebih kesal lagi yang dikorupsi adalah bansos Covid-19 yang sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil.


Namun, penulis tidak membahas sisi psikologis (empati dan kemanusiaan), melainkan menelaah argumen yang pro dan kontra tentang penerapan hukuman mati bagi tersangka kasus korupsi yang berkaitan dengan bencana yang mungkin bisa diterapkan pada tersangka korupsi bansos Covid-19 Juliari Batubara. Tentunya berdasarkan perspektif hukum nasional dan penulis berusaha bersikap netral menyikapinya.


Argumen yang pro

1. Menurut Firli Bahuri, Ketua KPK, hukuman mati bagi koruptor dimungkinkan karena sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 bahwa perbuatan sengaja memperkaya diri atau oranglain, melawan hukum, menyebabkan kerugian negara, serta berkaitan dengan korupsi bantuan sosial (sebagaimana diatur dalam ayat 2) bisa diancam dengan hukuman mati. Sementara Juliari Batubara untuk sementara baru bisa dijerat dengan pasal 12 UU Tipikor yang isinya bahwa pelaku dapat dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, juga denda pidana minimal Rp. 200 juta serta maksimal Rp. 1 M (sumber: bogor.pikiran-rakyat.com)


2. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menko Polhukam), juga mendukung hukuman mati bagi pelaku. Dasar hukumnya pasal 2 ayat 2 UU 31 Tahun 1999 juncto (berhubungan dengan) pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Cuma harus diperjelas untuk penafsiran bencana alam maupun bencana non-alam jika dihubungkan dengan bencana Covid-19 (sumber: nasional.kompas.com). Sedangkan untuk pasal 55 ayat 1 ke-1 dijelaskan bahwa pelaku adalah orang yang melakukan dan menyuruh melakukan


3. Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, berpendapat bahwa hukuman mati untuk koruptor diatur dengan jelas dalam  UU Tipikor terbaru Nomor 20 Tahun 2001 pasal 2 ayat 2 bahwa hukuman mati bagi koruptor bisa diberlakukan untuk kasus korupsi penanggulangan:

a. Bencana alam dan non-alam 

b. Keadaan bahaya

c. Kerusuhan sosial yang meluas

d. Krisis ekonomi

e. Pengulangan tindak pidana korupsi

(sumber: www.suara.com)

Juliari Batubara memenuhi syarat untuk dihukum mati karena diduga melakukan korupsi penanggulangan bencana non-alam dan keadaan bahaya, dalam hal ini pengadaan bansos Covid-19 yang sangat dibutuhkan oleh rakyat yang sedang tertimpa musibah


4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung pelaksanaan hukuman mati bagi koruptor bansos Covid-19 karena dana yang dikorupsi untuk kepentingan bangsa Indonesia dan dalam kondisi kesulitan juga akibat pendemi Covid-19 (sumber: fixpalembang.pikiran-rakyat.com)


5. K.H. Adang Jajuli, ulama dan tokoh masyarakat Banten, berpendapat:

a. Pelaku korupsi dana sosial layak dihukum mati karena telah menyengsarakan dan membunuh orang banyak. Sesuai ajaran Islam, siapa yang menghidupi manusia sama dengan menghidupi semua orang, tetapi siapa yang membunuh satu orang sama saja membunuh semua orang. Dan korupsi termasuk perbuatan membunuh kehidupan orang banyak. Apalagi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19

b. Hukuman mati tidak bertentangan dengan Hukum Agama Islam karena daya merusaknya yang bisa menimbulkan kematian banyak orang

c. Ketiadaan suri keteladanan sebagai sosok pejabat. Ironisnya, pejabat yang bersangkutan sempat berbicara kepada wartawan seputar bahaya korupsi dan melarang untuk berbuat korupsi

d. Hukuman mati perlu sebagai efek jera ke depannya

(sumber: depok.pikiran-rakyat.com)

Jadi, korupsi ibarat pandemi tambahan yang tidak kalah ganasnya dari pandemi Covid-19 karena bisa "menularkan" sesuatu yang buruk bagi tatanan kehidupan orang banyak. Bagi pelaku, korupsi "menularkan" rekan-rekannya untuk terlibat demi memperkaya diri dengan syarat saling menutupi. Sementara bagi rakyat kecil tidak dapat menerima hak yang semestinya seperti bansos yang layak, semakin sengsara hidupnya, depresi, dan akhirnya (maaf) mati secara perlahan. Ada kaidah fikih yang mendukung pendapat di atas bahwa mencegah kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat. Perilaku korupsi yang mulai marak harus segera dicegah agar tidak bertambah parah ke depannya. Kalaupun berbenturan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), perlu diketahui bahwa HAM itu ada pembatasannya sesuai undang-undang demi menghormati HAM lainnya yang lebih luas, yaitu hak asasi rakyat. Pembatasan tersebut diantaranya melalui pemberlakuan hukuman mati.


Argumen yang kontra

1. Menariknya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, justru berbeda pendapat dengan atasannya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Juliari Batubara cenderung kepada suap atau gratifikasi, sehingga sulit untuk dihukum mati. Uang korupsi dana bansos dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)  mengalir bukan langsung ke Juliari Batubara, melainkan  kepada rekanan penyelenggara negara dan status Juliari hanya menerima dari rekanan tersebut, sehingga dijerat dalam pasal 12 UU Tipikor. Perlu pembuktian yang lebih kuat jika ingin dijerat pasal 2 ayat 2 UU Tipikor terbaru (sumber: potensibisnis.pikiran-rakyat.com)


2. Asrul Sani, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menyatakan pasal yang dijerat baru pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999. Tidak bisa diancam dengan hukuman mati yang berbeda pasalnya (pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999). Kecuali kalau dari awal sudah dijerat dengan pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 (sumber: www.cnnindonesia.com)


3. Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, menyatakan:

a. Tidak ada satu kejahatan pun yang dapat diselesaikan dengan pemberlakuan hukuman mati 

b. Negara yang berhasil menekan angka korupsi justru tidak memberlakukan hukuman mati, seperti Denmark, Finlandia, Selandia Baru

c. Seharusnya lebih diprioritaskan memperbaiki sistem pengawasan di pemerintahan dan kebijakan penanganan pandemi

(sumber: tirto.id)


4. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa pemiskinan koruptor lebih efektif daripada hukuman mati. Dengan pemiskinan, uang yang dirampok oleh koruptor dapat diselamatkan dan kembali kepada negara. Berbeda dengan hukuman penjara yang membebani anggaran negara dan hukuman mati yang sudah tidak populer di banyak negara maju (sumber: mediaindonesia.com)


5. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Rama, menyatakan hukuman mati bagi koruptor tidak akan memberikan efek jera. Hal ini sudah dibuktikan melalui banyak penelitian ilmiah yang hasilnya menyatakan hukuman mati bagi koruptor tidak memberikan efek jera 

(sumber: nasional.kompas.com)

Jika dikaitkan dengan HAM, pandangan dari Poengky Indarti, Direktur Eksekutif Pemantau HAM, bisa dicermati. Beliau menyatakan bahwa hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran HAM karena tidak menghormati hak hidup oranglain. Tidak seorangpun boleh mencabut nyawa oranglain, sekalipun itu negara.


Baik argumen yang pro maupun kontra memiliki alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Walau ada perbedaan pendapat soal penerapan hukuman mati untuk koruptor kelas kakap dan kasus bansos, semua pihak satu suara agar korupsi harus segera dihapuskan dari muka bumi, termasuk Indonesia.


Saya berharap agar kasus korupsi di Indonesia yang mulai marak kembali, khususnya kasus korupsi bansos Covid-19 dapat diusut secara tuntas, pelaku yang masih berkeliaran segera ditangkap, dan dihukum seberat-beratnya. Jangan sampai, kasus tersebut menguap dan teralihkan dengan topik lain (pengalihan isu). Bagaimanapun rakyat sudah dibuat geram dengan ulah koruptor ini. Rakyat kecil menjadi semakin miskin hidupnya, terzalimi, dan kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan yang layak akibat ulah koruptor yang serakah. 

Di Saat Anak Buah Pak Menteri Sedang Giat-Giatnya Mensosialisasikan Gerakan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, & Menjaga Jarak), Eh Pak Menterinya Sendiri Malah Sibuk Dengan 17 M 🤭

Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english), ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan), dan keempat (tentang hewan peliharaan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:

Presiden Baru AS serta Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia

Joe Biden baru saja terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) ke-46 dan membawa angin segar bagi dunia internasional, termasuk Indonesia, karena beliau berjanji akan memprioritaskan 4 hal dalam program kerjanya, yaitu:

1. Penanganan Covid-19

2. Pemulihan ekonomi

3. Penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

4. Perubahan iklim

Dalam artikel kali ini, saya hanya akan membahas poin nomor 3 serta kaitannya dengan penyelesaian kasus hukum dan HAM di Indonesia. 


AS sebagai negara adidaya memiliki pengaruh yang sangat kuat di dunia internasional, sehingga kebijakan presidennya diakui, didengar, dan disegani oleh dunia internasional, termasuk Indonesia. Begitu pula tentang persoalan hukum dan HAM secara global. Isu penegakan hukum dan HAM di dunia yang sempat meredup saat AS dipimpin Donald Trump kembali digelorakan oleh Joe Biden saat kampanye. Penegakan hukum masalah HAM seperti kesetaraan rasial yang menjadi masalah utama di negaranya dan juga kasus penculikan, penyiksaan, dan penghilangan seperti yang terjadi di Indonesia. 


Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) menyambut baik terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS. Diharapkan dapat mengembalikan perjuangan penegakan hukum dan HAM di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, terdapat kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan di masa lalu, seperti penculikan, penyiksaan, dan penghilangan, yang diduga melibatkan tokoh nasional.


Kebijakan yang dapat dilakukan oleh Joe Biden serta dampaknya bagi hukum dan HAM di Indonesia:

1. Meratifikasi instrumen hukum dan HAM yang menjadi lingkup hukum internasional. Jika itu berhasil diratifikasi, tidak hanya berlaku untuk kasus yang sekarang, tetapi juga menyelesaikan kasus HAM di masa lalu


2. Ratifikasi hukum internasional membuat hukum nasional yang berkaitan dengan HAM harus direvisi karena pada dasarnya:

a. keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum nasional berkaitan dengan kebutuhan domestik/internal suatu negara, sementara hukum internasional berkaitan dengan kerja sama antar negara

b. Keberadaan hukum nasional harus sejalan dengan hukum internasional. Begitupun hukum internasional harus memperhatikan hukum nasional suatu negara

c. Masalah hukum domestik terkadang membutuhkan bantuan hukum negara lain


3. Joe Biden memiliki hak untuk mencabut visa kepada mereka (termasuk Warga Negara Indonesia) yang diduga melakukan pelanggaran HAM di masa lalu. Sebelumnya, hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan saat pemerintahan Donald Trump dengan alasan kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan mencabut visa tersebut berarti menghormati keluarga korban juga yang sedang berjuang menuntut keadilan dan penyelesaian kasus HAM


4. Diberlakukannya kembali Leahy Law, yaitu hukum dan HAM yang berlaku di AS, isinya melarang bantuan militer AS kepada pasukan negara asing yang melakukan pelanggaran HAM berat dengan impunitas (kebebasan dari hukuman)


5. Membenahi sistem peradilan untuk mengatasi perbedaan rasial, masalah pendapatan, mengurangi penahanan, sampai mengakhiri hukuman mati. Sistem peradilan di AS seringkali menjadi contoh bagi sistem peradilan di negara lain, termasuk di Indonesia. Walaupun memiliki sistem hukum yang berbeda (Indonesia sistem civil law dengan kodifikasi hukumnya dan AS sistem common law dengan yurisprudensinya), seiring dengan perkembangan zaman, sistem hukum suatu negara tetap perlu dimodifikasi dengan cara studi banding


6. Joe Biden akan mengutamakan hubungan diplomatik antar negara, sehingga membuka kembali jalur perundingan terhadap konflik antara Israel dan Palestina. Dengan demikian, keberadaan badan dunia seperti PBB dan WTO akan lebih diakui dibanding pemerintahan sebelumnya. Bagi Indonesia, ini peluang yang bagus ketika menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, termasuk yang berkaitan dengan masalah hukum dan HAM di Palestina.

Semoga saja dengan dilantiknya Joe Biden sebagai Presiden AS yang baru, penegakan hukum dan HAM secara global pada umumnya serta penegakan hukum dan HAM di Indonesia khususnya, dapat lebih baik lagi, terutama untuk kasus-kasus Ham di masa lalu yang dibiarkan menggantung.


Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english), ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan), dan keempat (tentang hewan peliharaan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:

Pro-Kontra Omnibus Law UU Ciptaker

Omnibus Law berasal dari bahasa latin omnis berarti banyak. Biasanya dikaitkan dengan kata law. Omnibus Law merupakan penyederhanaan undang-undang yang mencakup banyak aspek dari berbagai aturan hukum untuk digabung menjadi satu undang-undang. Karena itulah, sering disebut juga Hukum Sapu Jagat. Tujuannya adalah untuk merampingkan regulasi dan birokrasi agar lebih efektif, menghindari tumpang tindih suatu aturan, dan memperbaiki iklim investasi serta daya saing bangsa. Contoh Omnibus Law di Indonesia adalah sektor perpajakan dan sekarang yang sedang viral tentang cipta kerja.


Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR RI akhirnya mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Omnibus Law Undang-Undang (UU) Ciptaker. Aturan tersebut berisi lebih dari 1000 halaman, 15 bab, dan 174 pasal. Hanya 2 fraksi (dari total 9 fraksi) yang menolak dengan tegas pengesahan UU tersebut.


Omnibus Law UU Ciptaker meliputi 11 pembahasan:

- Penyederhanaan perizinan berusaha

- Persyaratan investasi

- Kemudahan dan perlindungan UMKM

- Kemudahan berusaha

- Dukungan riset dan inovasi

- Administrasi pemerintahan

- Pengenaan sanksi

- Pengadaan lahan

- Investasi dan proyek pemerintahan

- Kawasan ekonomi

(Sumber: Kompas.com)


Pengesahan Omnibus Law UU Ciptaker menimbulkan pro dan kontra. Di sini, penulis berusaha netral dan tidak memihak.

Pihak yang Pro

- Demi kemudahan investasi dengan membereskan aturan yang tumpang tindih dan berpotensi menimbulkan ambigu serta salah persepsi

- Investor tidak lagi diliputi perasaan was-was karena dasar hukumnya sudah jelas dan mengacu pada satu undang-undang saja. Ujung-ujungnya tenaga kerja yang terserap lebih banyak

- Berpengaruh positif terhadap harga saham-saham kawasan industri yang melesat cukup signifikan

- Jaminan untuk korban PHK yang dinamakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bagian dari program BPJS Ketenagakerjaan, meliputi pesangon, pelatihan kerja, dan informasi bursa kerja

- Memangkas regulasi, birokrasi, dan perizinan. Usaha mikro dibebaskan dari biaya perizinan dan usaha kecil diberikan keringanan biaya perizinan. Biaya pendirian perseroan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diringankan. Di sisi lain kompetensi tenaga kerja lokal akan semakin ditingkatkan

- Dengan memangkas birokrasi, potensi korupsi bisa diminimalisir, syukur-syukur dihilangkan total

- Kemudahan dalam mendirikan koperasi primer, dulu menurut UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian membutuhkan 20 orang, sekarang dengan Omnibus Law UU Ciptaker cukup 9 orang

- Peluang koperasi untuk memanfaatkan teknologi melalui buku daftar anggota secara elektronik dan rapat anggota secara daring

- Penguatan prinsip usaha syariah pada koperasi

- Insentif pajak dan fiskal, kemudahan akses pasar, peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta sertifikasi halal gratis untuk UMKM

- Percepatan membangun rumah MBR untuk masyarakat berpenghasilan rendah

- Investasi asing hanya untuk usaha besar dan hanya boleh bermitra dengan koperasi serta UMKM

- Upah minimum dikecualikan untuk usaha mikro dan kecil demi menjaga eksistensi usaha mikro dan kecil

- Perlindungan sosial bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perlindungan sosial berupa jaminan sosial, pengaturan uang lembur, dan jam kerja, seperti yang didapatkan pekerja tetap

(Sumber: koran Kompas tentang wawancara khusus dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki).

Di Balik Unjuk Rasa Berikut Pengamanannya yang Serius, Selalu Ada Saja yang Kocak


Pihak yang Kontra

- Ada aspirasi buruh yang dianggap belum tersampaikan oleh DPR. Sekalipun ada fraksi yang memperjuangkan, power-nya sangat lemah

- Setelah sepekan disahkan (sampai tanggal 11 Oktober 2020), draf final Omnibus Law UU Ciptaker belum bisa diakses publik (laman dpr.go.id). Padahal antara pengesahan dan draf final itu umumnya sepaket. Hal ini membuat masyarakat kesulitan mengkritisi aturan tersebut secara keseluruhannya dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aturan tersebut

- Pesangon dikurangi dari awalnya 32 kali upah tergantung masa kerja menjadi 25 kali upah, dengan 6 kalinya dibayar lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

- Baru dapat kompensasi minimal 1 tahun. Kasihan buat pekerja yang dikontrak di bawah 1 tahun

- Mencemaskan kaum petani karena Omnibus Law UU Ciptaker mengubah salah satu isi pasal dalam UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan di mana impor pangan yang tadinya alternatif jika sumber utama yaitu hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak terpenuhi, sekarang diubah bahwa impor pangan menjadi kebutuhan utama bersama hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Alasannya, memenuhi tuntutan WTO, organisasi perdagangan dunia demi melancarkan era perdagangan bebas yang tentu saja membuat para pelaku usaha lokal di bidang pertanian semakin menderita

- Syarat tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia akan dipermudah. Tentunya ini sinyal yang kurang baik bagi tenaga kerja lokal

- UMK dibuat bersyarat dan tidak diatur secara nasional, melainkan diserahkan kepada Gubernur masing-masing

- Upah pekerja di sektor usaha kecil boleh di bawah upah minimum dengan dalih menyelamatkan usaha kecil tersebut.  Jelas bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di mana tidak boleh ada pekerja mendapatkan upah di bawah upah minimum 

- Upah masa cuti berpotensi dihilangkan karena tidak dijelaskan secara rinci. Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan bahwa pegawai yang cuti (istirahat) berhak mendapatkan upah

- Kontrak kerja seumur hidup menipiskan harapan untuk diangkat sebagai pegawai tetap

- Outsourcing seumur hidup dan batasan outsorcing tidak dibatasi pada 5 pekerjaan seperti dulu. Tapi kalau outsourcing-nya seperti pesepakbola top Cristiano Ronaldo itu lain cerita🤪

- Memungkinkan tenaga kerja asing menduduki jabatan tertentu, kecuali jabatan personalia

- Waktu kerja yang eksploitatif. Pengusaha sektor tertentu diberi hak untuk menambah waktu kerja di luar yang telah ditetapkan

- Seharusnya fokus dulu ke penanganan Covid-19 karena ujung-ujungnya untuk meningkatkan kepercayaan internasional. Kalau sudah begitu, investor akan berdatangan ke Indonesia. Baru merampungkan Omnibus Law UU Ciptaker

- Kekhawatiran terjadinya desentralisasi dimana sejumlah kewenangan pemerintah daerah ditarik ke pusat. Akibatnya, otonomi daerah terhambat. Padahal, otonomi daerah penting untuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan pemerataan wilayah. Perlu ada Peraturan Pemerintah agar terhindar dari resentralisasi

- Penyederhanaan syarat dasar perizinan menimbulkan kekhawatiran akan adanya pengecualian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) selama usahanya sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Jika terlalu tergesa-gesa menetapkan pengecualian AMDAL, dikhawatirkan malah menimbulkan bencana alam baru yang bermula dari pengalihan fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya

- Pembuatan Omnibus Law UU Ciptaker dinilai tidak terbuka dan menutup diri dari partisipasi publik. Padahal keterbukaan dan partisipasi publik dalam suatu penyelenggaraan negara (seperti pembuatan undang-undang) menjadi bagian dari demokrasi yang diatur dalam UUD 1945

(sumber: detikFinance dan koran Kompas).



Walaupun Omnibus Law UU  Ciptaker sudah disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020, aturan tersebut belum  bisa berlaku karena masih menunggu  keputusan akhir Presiden Jokowi. Batas waktu keputusan akhir tersebut maksimal sebulan setelah aturan disahkan DPR, yaitu tanggal 5 November 2020.


Penulis dalam posisi netral dan tidak memihak manapun. Baik yang pro maupun kontra memiliki kekuatan argumen masing-masing. Namun, pengesahan suatu UU wajib memperhatikan aspirasi semua pihak terkait, tidak hanya pemerintah, pengusaha, dan investor saja, tetapi juga tenaga kerja (terutama buruh) itu sendiri. Memang keputusan akhir seringkali tidak memuaskan seluruh pihak, tetapi setidaknya ada upaya keras untuk mengakomodir semua pihak agar pihak yang masih dirugikan akhirnya memakluminya. Begitupun pihak yang merasa dirugikan bisa menempuh jalur yang dibenarkan oleh hukum, misal berunjuk rasa (sebagai bagian kebebasan berpendapat) sesuai aturan dan melakukan uji materi terhadap pasal dari suatu undang-undang yang dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), tentunya uji materi baru bisa dilakukan setelah Omnibus Law UU Ciptaker mendapatkan pengesahan dari Presiden RI maksimal 5 November 2020. Terakhir, untuk pihak aparat kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa hendaknya lebih mengedepankan tindakan preventif, humanis, agamis, dan hal-hal kekinian yang sekiranya disukai milenial (yang umumnya menjadi penggerak aksi unjuk rasa), sehingga tindakan represif bisa diminimalisir.


Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english), ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan), dan keempat (tentang hewan peliharaan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:

PKKMB yang Benar menurut Hukum Positif

A. Ospek atau PKKMB?

Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek) sejatinya adalah kegiatan awal bagi mahasiswa baru sebelum menempuh studi di perguruan tinggi. Tujuannya adalah membentuk watak agar mahasiswa baru bisa mematuhi tata tertib kampus, mengenal teman-teman, organisasi kemahasiswaan, dan juga beradaptasi di lingkungan kampus yang tentunya jauh berbeda dari lingkungan sekolah. Sekarang, nama ospek diganti dengan nama  PKKMB  (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru) yang katanya lebih humanis (untuk menghapuskan kekerasan) dan berada dalam tanggung jawab penuh institusi. Di samping itu, ospek merupakan kegiatan ekstrakurikuler, sementara PKKMB naik kasta menjadi kegiatan kokurikuler sehingga mendapatkan penilaian akademik juga.  Kenyataannya, kita, bahkan wartawan lebih familiar dengan istilah ospek sampai sekarang. Akronim lebih mudah diingat daripada singkatan😛.

PKKMB sebetulnya tidak hanya berlaku untuk mahasiswa baru D3 dan S1 yang baru lulus dari sekolah, tetapi juga mahasiswa pasca sarjana. Hanya saja, PKKMB pada mahasiswa pasca sarjana lebih singkat, lebih resmi (karena pembinanya tim dosen yang turun langsung bukan mahaswa senior), dan tidak ada acara bentak-bentakan (ingat umur😝). Saya sendiri sewaktu menjalani PKKMB di MM Unpad hanya disuruh menghadiri seremoni mahasiswa baru di Unpad Jatinangor yang dibuka langsung oleh rektor dan mengikuti program matrikulasi (kuliah pengantar) sebelum kuliah yang sesungguhnya, mempelajari ilmu dasar agar bisa beradaptasi saat kuliah. Program matrikulasi ini tidak masuk nilai IPK, tapi tetap diwajibkan karena menjadi salah satu syarat untuk bisa sidang tesis (ada sertifikat). Program matrikulasi tetap ada ujiannya (1 kali ujian dan ada nilai akhir), jadi kalau tidak lulus ya mengulang tahun depan.


Kembali ke topik, PKKMB sekarang kembali diperbincangkan karena walau dilakukan secara daring akibat pandemi korona masih saja ada kekerasan, walau sifatnya lebih ke verbal. Tercatat ada 2 kasus kekerasan verbal saat pelaksanaan PKKMB selama tahun 2020:

1. Unesa (Universitas Negeri Surabaya) Fakultas Ilmu Pendidikan. Dua pelaku (panitia ospek mahasiswa senior) terlihat membentak mahasiswa baru (maba) akibat tidak mematuhi tata tertib. Terlihat maba tersebut begitu tertekan secara mental akibat ulah oknum mahasiswa senior. Namun, kasusnya yang viral membuat geram netizen dan justru membuat tekanan mental tersendiri buat para pelaku. Berita terakhir, kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Baik maba yang jadi korban maupun dua pelaku mendapatkan bimbingan konseling psikologi

2. Universitas Bengkulu Fakultas Teknik. Konsepnya serupa dengan ospek daring Unesa, hanya saja para pelaku (3 mahasiswa senior) tidak hanya membentak maba, tetapi juga menyuruh dua maba untuk mencoret wajah mereka sendiri menggunakan lipstik dan kopi akibat tidak mematuhi tata tertib.


Melihat kejadian di atas, tentunya kita bertanya-tanya bagaimana PKKMB yang benar menurut hukum positif? Jika sudah diatur, kok masih ada kekerasan/perpeloncoan? Kok setiap tahun ada saja kasusnya? Lalu apa bedanya antara PKKMB dengan ospek kalau masih ada kekerasan? Seperti sudah menjadi tradisi... Pada dasarnya, pelaksanaan PKKMB diserahkan kepada pihak universitas dengan membuat buku pedomannya tersendiri, namun tetap berdasarkan hukum positif yang berlaku. Disayangkan, belum ada Permendikbud khusus tentang pelaksanaan PKKMB, sehingga dimungkinkan masih terjadi salah persepsi antara kemendikbud, pihak universitas, dan panitia PKKMB itu sendiri.


B. Dasar hukum PKKMB:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan (pasal 14 ayat 1). PKKMB sekarang sudah menjadi bagian kegiatan kokurikuler, bukan lagi ekstrakurikuler. Konsekuensinya, ada pertanggung jawaban akademis dan pengawasannya pun melibatkan pembina tim dosen, tidak dilepas begitu saja. Karena nantinya pembina tim dosen ini bertanggung jawab kepada dekan fakultas dan dekan fakultas bertanggung jawab kepada rektor

- Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui kegiatan kemahasiswaan (pasal 14 ayat 2)

- Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler diatur dalam statuta perguruan tinggi (pasal 14 ayat 3). Jadi, aturan yang lebih spesifik untuk PKKMB diserahkan kepada perguruan tinggi. Biasanya dibuatkan buku pedoman khusus yang wajib dimiliki mahasiswa

- Kurikulum pendidikan tinggi meliputi kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler (pasal 35 ayat 4)

- Organisasi kemahasiswaan yang ada harus memperhatikan potensi mahasiswa, mengembangkan kreativitas, kepemimpinan, keberanian, kebangsaan, dan tanggung jawab sosial (pasal 77). PKKMB melibatkan organisasi kemahasiswaaan dan harus memperhatikan aspek-aspek tadi. Terkadang tujuannya baik untuk melaksanakan pasal 77, namun di lapangan caranya yang salah cenderung menindas. Tentunya ini tidak baik karena dikhawatirkan akan menimbulkan dendam. Mungkin saja tidak terlampiaskan ke seniornya, melainkan ke maba tahun berikutnya


2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

- PKKMB tidak disebutkan secara rinci, namun lebih kepada sikap dalam mewujudkan Standar Nasional Perguruan Tinggi

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mencerdaskan, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan (pasal 3 ayat 1a). Jadi, jelas setiap pembelajaran di perguruan tinggi, apapun itu, mau perkuliahan, organisasi kemahasiswaan, maupun PKKMB, wajib menerapkan nilai humaniora, yaitu mengangkat manusia menjadi lebih manusiawi dan berbudaya, bukan malah sebaliknya

- Standar Nasional Pendidikan TInggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dam global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (pasal 3 ayat 3). Tentunya termasuk di dalamnya pelaksanaan PKKMB ketika dalam pelaksanaannya masih terjadi kekerasan, walau sifatnya verbal, wajib dievaluasi dan disempurnakan agar lebih baik ke depannyapasal - Perilaku yang benar dan berbudaya dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian masyarakat (pasal 6 ayat 1). PKKMB termasuk bagian dari proses pembelajaran mahasiswa

- Permendikbud ini satu dari 5 Permendikbud lainnya, dibuat dalam mewujudkan kampus merdeka, terutama merdeka dalam menempuh studi sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Termasuk "bumbu" dalam kegiatan menempuh studi adalah kegiatan pengenalan kampus dan kemahasiswaan. 


C. Materi PKKMB 

Materi PKKMB perguruan tinggi di Indonesia selalu diserahkan kepada perguruan tinggi penyelenggara untuk dibuat buku pedomannya dengan berlandaskan hukum positif. Materi PKKMB pada umumnya meliputi:

1. Pembinaan kesadaran bela negara agar mahasiswa memiliki sikap untuk menjadi warga negara yang baik dan memiliki kesadaran untuk memberikan kontribusi bagi negara 

2. Pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika

3. Pembinaan gerakan nasional revolusi mental, meliputi: Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu

4. Pengenalan sistem pendidikan tinggi:

- Kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka (termasuk merdeka dari penindasan)

- Mempelajari keterkaitan multi disiplin ilmu, sehingga mahasiswa tidak terpaku pada ilmu yang dikuasainya, melainkan dapat berpikiran bijak, cerdas, kritis, terbuka, serta mampu menganalisis keterkaitan antara ilmu yang satu dengan ilmu lainnya. Tentunya dibutuhkan diskusi yang lebih antara mahasiswa yang berbeda fakultas. Seringkali dari diskusi tersebut memunculkan teori baru, ilmu baru, dan karya yang baru, yang bermanfaat, minimal bagi kampus itu sendiri

- Adaptasi pendidikan perguruan tinggi di era kenormalan baru, terutama teknologi informasi yang digunakan oleh setiap mahasiswa. Metode daring seperti webinar menjadi prioritas untuk saat ini

- Sistem pendidikan daring rentan menimbulkan perbedaan persepsi dan miskomunikasi, sehingga dibutuhkan standar baku untuk menyamakan persepsi dan meminimalisir miskomunikasi

5. Pencegahan radikalisme dan sejenisnya

6. Pengenalan revolusi industri 4.0 di dunia kampus

7. Mengundang alumnus yang sukses dan inspiratif

8. Mengundang motivator handal

9. Program untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, dan lingkungan hidup, termasuk ketika dihadapkan dengan bencana alam


D. Sanksi

Jika saat pelaksanaan PKKMB masih ada kekerasan, walaupun sifatnya verbal, biasanya langkah utama yang ditempuh adalah pihak berwenang di perguruan tinggi langsung menegur oknum panitia PKKMB berikut pembinanya dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan meminta maaf kepada korban maba yang dirugikan. Demikian pula, pimpinan perguruan tinggi (rektor) juga mendapat teguran keras dari pejabat di atasnya. Namun, ada kalanya korban maba dan keluarganya tidak terima dengan ulah tidak manusiawi oknum panitia PKKMB, maka jalur hukumlah yang ditempuh. Lalu, apa saja sanksi yang bisa diterima oleh oknum panitia PKKMB yang melakukan kekerasan terhadap maba?

1. Sanksi berdasarkan aturan baku di perguruan tinggi penyelenggara PKKMB

Setiap perguruan tinggi memiliki buku pedoman penyelenggaraan PKKMB. Sudah pasti ada aturan tentang sanksi bagi pelaku perpeloncoan. Dan pihak yang berwenang menerbitkan aturan tersebut adalah dekan fakultas dengan persetujuan rektor. Misal: sanksi skorsing selama 1 tahun dan dilarang melakukan aktivitas di kampus dalam bentuk apapun, sehingga membuat studi si oknum pelaku mahasiswa terhambat, tidak bisa terlibat dalam organisasi kemahasiswaan, dan pergaulannya pun terganggu. Belum lagi stigma negatif kepada pelaku, baik di lingkungan kampus, maupun nyinyiran netizen di media sosial, apalagi yang langsung menyerang akun media sosial pelaku, sudah cukup memukul mental pelaku


2. Sanksi hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Pasal 335 -> Perbuatan tidak menyenangkan

- Perbuatan melawan hukum dengan memaksa oranglain untuk melakukan/membiarkan sesuatu dan melakukan suatu perbuatan tidak menyenangkan lainnya (termasuk kekerasan verbal) dapat diancam pidana penjara maksimal 1 tahun (pasal 335 ayat 1)

- Dengan catatan harus ada pengaduan dari pihak korban/keluarga korban (pasal 335 ayat 2). Untuk itulah, jalan damai dan kekeluargaan umumnya masih menjadi solusi terbaik


b. Pasal 310 KUHP -> Penghinaan

- Perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan/nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (mempermalukan) dapat dikategorikan penghinaan dengan diancam pidana penjara maksimal 9 bulan

- Sifatnya delik aduan (berlaku jika ada pengaduan dari pihak korban/keluarga korban yang merasa dirugikan), sama seperti pasal 335


c. Pasal 351 KUHP -> Penganiayaan  berat 

-Penganiayaan umumnya dijerat dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan (pasal 251 ayat 1)

- Jika penganiayaan berat, korban luka berat, maka pelaku diancam pidana penjara maksimal 5 tahun (pasal 351 ayat 2)

- jika penganiayaan berat, korban meninggal dunia, maka pelaku diancam pidana penjara maksimal 7 tahun (pasa; 351 ayat 3)

- Termasuk delik biasa, jadi tanpa pengaduan pihak korban/keluarga korban, maka pelaku dapat dituntut


d. Pasal 352 KUHP -> Penganiayaan ringan

- Penganiayaan ringan tidak mengakibatkan luka serius dan korban tetap bisa melanjutkan aktivitas secara normal, maka pelaku hanya diancam pidana penjara maksimal 3 bulan (pasal 352 ayat 1). Misal: Menampar pipi korban 2 kali, meskipun sakit, namun tidak menimbulkan luka serius dan korban tetap bisa beraktivitas normal 

- Termasuk delik biasa


e. Pasal 353 KUHP -> Penganiayaan berencana

 - Penganiayaan berencana umumnya diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun (pasal 353 ayat 1)

- JIka korban mengalami luka berat, maka ancaman pidana penjara untuk pelaku maksimal 7 tahun (pasal 353 ayat 2)

- Jika korban meninggal dunia, maka ancaman pidana penjara untuk pelaku maksimal 9 tahun (pasal 353 ayat 3)

- Termasuk delik biasa


3. Sanksi tidak hanya berlaku untuk pelaku, tetapi juga untuk dosen pembina PKKMB, perguruan tinggi penyelenggara, dan pihak terkait lainnya, umumnya lebih bersifat administratif, tergantung kasusnya, apakah baru terjadi pertama kali atau sudah berulang? Berdasarkan UU 12 tahun 2012 pasal 92 ayat 2, maka sanksi administratif meliputi:

a. Peringatan tertulis

b. Penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintah

c. Penghentian sementara kegiatan penyelenggara pendidikan

d. Penghentian pembinaan

e. Pencabutan izin.


Dengan melihat penjelasan hukum positif tadi, alangkah baiknya jika pelaksanaan PKKMB diperkuat dengan Permendikbud khusus tentang PKKMB, mengingat aturan baku di buku pedoman PKKMB yang dibuat perguruan tinggi penyelenggara masih ada yang belum sesuai sehingga mungkin saja menjadi penyebab masih terjadinya kasus perpeloncoan. Di samping itu, agar terjadi kesamaan persepsi, visi, dan misi antara pihak perguruan tinggi dengan pemerintah pusat (Kemendikbud), sehingga program PKKMB yang benar, berkualitas, dan manusiawi bisa dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Semoga saja, tidak ada lagi kasus perpeloncoan ke depannya...

  Jadilah Mahasiswa yang Cerdas, 

Bukan Menindas


Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english), ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan), dan keempat (tentang hewan peliharaan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:

Kemerdekaan dan Nasionalisme menurut Hukum Islam serta Perwujudannya menurut Hukum Positif

A. Kemerdekaan dan tahun baru Islam Tidak terasa sekarang sudah memasuki bulan Agustus 2021 yang berarti negara kita, Indonesia, akan mer...