All about Animals, Innovation, Law, Management, and Soccer: Pro-Kontra Sanksi Pidana bagi Penolak Vaksin Covid-19

IWA

Pro-Kontra Sanksi Pidana bagi Penolak Vaksin Covid-19

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana di Indonesia meliputi penjara (tindak pidana berat), kurungan (tindak pidana ringan/pelanggaran), dan denda. Khusus denda, bisa untuk menggantikan hukuman kurungan, tapi tidak bisa menggantikan hukuman penjara.


Baru-baru ini pemerintah mewajibkan masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan sebanyak 2 kali secara bertahap, gratis, dan dihubungi lewat SMS. Program tersebut mulai berlaku sejak tanggal 13 Januari 2021 dan berlangsung sampai sekarang. Khusus tenaga medis ditargetkan selesai bulan April 2021 (sumber: kesehatan.kontan.co.id).


Adapun prioritas penerima vaksin corona berusia 18-59 tahun, dengan prioritas profesi:

1. Kelompok garda terdepan dan pelayanan publik: tenaga medis, paramedis, perawat, polisi, tentara, petugas hukum

2. Tokoh agama / masyarakat dan perangkat daerah, RT, dusun dan kelurahan

3. Pendidik dari semua tingkatan

4. Aparatur pemerintah pada umumnya

5. Prioritas terakhir adalah masyarakat umum lainnya yang berusia 18 hingga 59 tahun dan memenuhi syarat. Diutamakan untuk masyarakat di zona merah dan hitam, serta tingkat interaksinya tinggi. Diprediksi akan dimulai bulan April 2021.


* Khusus masyarakat yang berusia di bawah 18 tahun dan lansia yang berusia di atas 59 tahun harus menunggu uji klinis

(Sumber: Koran Kompas, 28 November 2020 dan kompas.com).


Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia produksi Sinovac dan PT. Bio Farma  telah mendapatkan izin penggunaan vaksin darurat dari Badan Pengelola Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mengingat pentingnya program vaksinasi Covid-19 untuk individu dan juga memberikan perlindungan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi, serta telah dipertanggung jawabkan oleh pihak berwenang, maka sifatnya menjadi wajib dan memaksa (sumber: kabar24.bisnis.com). Sebagai warga negara yang baik, kewajiban tersebut tentunya harus dipatuhi dan dilaksanakan, sehingga jika dilanggar akan mendapatkan sanksi hukum, masuknya pelanggaran (tindak pidana ringan).


Pemerintah sendiri ini menyatakan bahwa sanksi pidana bagi penolak vaksin Covid-19 merupakan ultimum remidium (upaya terakhir pemberian hukuman) jika norma hukum lainnya (yang lebih persuasif) tidak berfungsi.  


Sanksi pidana bagi penolak vaksin Covid-19 diatur dalam pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bagi warga yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi  penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dapat dipidana penjara maksimal 1 tahun dan atau denda maksimal Rp. 100 juta. Di Jakarta, aturan tersebut diperkuat dengan lahirnya peraturan daerah. Termasuk di dalamnya hukuman bagi warga pasien Covid-19 yang kabur dari rumah sakit dan masalah penolakan jenazah yang meninggal akibat Covid-19.


Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 menimbulkan perbedaan argumen, baik yang pro maupun kontra. Semuanya memiliki alasan yang kuat dan patut diapresiasi.

A. Argumen yang Pro

1. Pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban penuh  untuk melindungi kesehatan publik, bukan individu tertentu. Salah satunya mewajibkan program vaksinasi Covid-19 yang sudah teruji untuk warganya yang tentu saja sudah memenuhi syarat. Hal ini sesuai dengan pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk memenuhi hak warganya tersebut dan menjamin warganya agar sehat

2. Sanksi hukum penolak vaksin Covid-19 tetap harus ada ketika sosialisasi dan edukasi dari pihak berwenang seperti tenaga medis tidak berhasil, maka harus ada sanksi hukum untuk memberikan kesadaran kepada para penolak vaksin Covid-19 dan juga memberikan keselamatan rakyat

3. Menurut Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, jika seseorang merasa kesehatan adalah hak asasi, maka tidak boleh melanggar hak asasi oranglain. Jadi, kalau seseorang menolak divaksin, maka sebetulnya orang tersebut berpotensi melanggar hak asasi oranglain yang ingin hidup sehat dan tidak ingin tertular. Maka, negara bisa memaksa dengan menerapkan sanksi hukum tersebut. Sanksi hukum dibuat untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan individu

4.  Memang, pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pasal 56 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak tindakan pertolongan setelah menerima informasi data kesehatan. Namun ada pengecualian jika hal tersebut tidak berlaku pada penderita yang memiliki penyakit menular cepat ke banyak orang

5. Termasuk melanggar pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 jika ada pihak yang memprovokasi oranglain untuk menolak vaksin Covid-19

6. Pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 tetap dibutuhkan saat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya mengawal pengadaan vaksin Covid-19 agar tidak terjadi korupsi (sumber: nasional.okezone.com).


B. Argumen yang Kontra

1. Sanksi hukum tidak bisa diterapkan secara efektif jika pemerintah daerah (perda) tidak mengaturnya dalam peraturan daerah tersendiri. Jadi kalau mau diterapkan, kuncinya harus satu visi antara aturan di pusat dan daerah. Sebagai contoh di Jakarta sudah ada perdanya dan bisa diterapkan, tapi di Depok belum ada perdanya sehingga sulit untuk diterapkan

2. Penggunaan kata tertentu (dan atau) secara bersamaan pada pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 menimbulkan multitafsir, maka sanksi hukumnya:

a. Bisa pidana penjara atau denda

b. Keduanya sekaligus

(sumber: hukumonline.com)

Seharusnya diperjelas terlebih dahulu sebelum menimbulkan masalah saat penerapannya nanti

3. Menurut Abdul Fickar Hajar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, pasal 93 UU nomor 6 Tahun 2018 menimbulkan 2 asumsi:

a. Pemerintah harus menerapkan karantina wilayah, bukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau sekarang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

b. Tindakan yang bisa dipidana adalah perlawanan atas karantina wilayah, bukan menolak vaksin

(sumber: www.cnnindonesia.com)

4. Program vaksinasi Covid-19 yang sifatnya wajib dan memaksa (dengan adanya aturan berikut sanksinya) bisa menjadi bumerang yang memicu orang-orang untuk bersikap antipati. Pendapat tersebut langsung dari World Health Organization. Sebgai contoh, Australia tidak mewajibkan program vaksinasi Covid-19, melainkan bersifat sukarela, hanya di perbatasan menjadi syarat wajib. Lalu,  Dimungkinkan juga pemberian insentif bagi warga yang secara sukarela melakukan program vaksinasi Covid-19

5. Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Alghiffari Aqsa, pengamat Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari hukumonline.com, kewajiban program vaksinasi Covid-19 bagi warga berpotensi melanggar karena pada dasarnya untuk urusan kesehatan, setiap warga berhak menentukan sediri kesehatan yang diperlukan bagi dirinya (pasal 5 ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Bahkan dipertegas dalam pasal 56 ayat 1 UU yang sama, bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak tindakan pertolongan setelah menerima informasi data kesehatan

6. Menurut Asfinawati, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  sebelum program vaksinasi Covid-19 diberlakukan, seharusnya komunikasi dan sosialisasinya ditingkatkan terlebih dulu, terutama untuk masyarakat terpencil di pedesaan. Tentunya kurang efektif jika hanya mengandalkan media massa (sumber: www.voaindonesia.com).


Melihat argumen di atas, tentunya pemerintah harus bersikap bijak dan memperhatikan aspirasi para pihak agar kebijakan yang diambil adalah kebijakan terbaik untuk kepentingan rakyat. Bagi pihak yang kontra, terutama gencar mengkritisi suatu pasal dalam aturan hukum yang berlaku, bisa melakukan uji materi pasal yang dipermasalahkan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Selama itu tidak dilakukan, maka pemerintah menganggap aturan yang dibuat sudah sempurna, diterima, dan dipatuhi oleh semua pihak.

Silakan mampir juga ke blog saya yang kedua (tentang kesehatan & kemanusiaan, full text english), ketiga (tentang masalah & solusi kelistrikan), dan keempat (tentang hewan peliharaan). Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut link-nya:

37 comments:

  1. In Russia, the level of coronavirus disease is decreasing. In some of our regions it is no longer possible to wear masks. The coronavirus vaccine helps well.

    ReplyDelete
    Replies
    1. I am grateful that the cases of the corona pandemic in your country have decreased. In my country, Indonesia, it is still quite worrying. Hopefully the corona vaccine can reduce corona cases effectively

      Delete
  2. Saya termasuk yang setuju dengan vaksinasi Covid-19. Langkah ini lebih baik dalam pandangan saya sih.

    ReplyDelete
  3. Waduh ada sanksinya juga ya, penjara satu tahun atau denda 100 juta bagi yang menolak untuk divaksinasi.

    Padahal masih banyak masyarakat yang ragu apakah vaksin yang disuntikkan efektif atau tidak menghambat penyebaran virus Corona. Penolakan menurutku akan muncul dari masyarakat.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bisa jadi ini masalah sosialisasi dan komunikasi yang kurang efektif, terutama yang di pedalaman, yang internetan saja sulit dan jangkauan media massa ke sana juga terkendala

      Delete
  4. Saya pribadi masih abu-abu, divaksin masih waswas, menolak juga ternyata bisa dipidana 1 tahun penjara 😅 btw, dari artikel ini saya baru tahu penjara dan kurungan itu berbeda, terima kasih.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Terima kasih jika artikel ini bermanfaat Sifat was-was atau ragu pasti ada ketika di satu sisi menerima info yang mendukung program vaksinasi, di sisi lain ada saja info yang mengcounter tentang keraguan vaksinasi. Ditambah lagi hoaks dimana2. Tugas pemerintah untuk meningkatkan komunikasi dan sosialisasi yang dirasa masih kurang, terutama di pedalaman

      Delete
  5. oh, begitu duduk soalnya....jadi ngerti.
    Thank you telah memberi penjelasan dan pemahaman.

    ReplyDelete
  6. Sayang,usia 59 tahun ke atas ga diberi vaksin. Padahal usia tua justru lebih rentan terkena virus. Semoga para orang lanjut usia dilindungi semua dan diberi kesehatan.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Betul. Karena berisiko jika usia 59 tahun ke atas diberi vaksin covid19.

      Delete
  7. Masih ada pro dan kontra, semuanya bermula.pada kurang sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. Tidak semua masyarakat paham, masih banyak yang awam atau mudah termakan isu karena ketidaktahuan.

    Kalau terus demikian, sepertinya akan makan waktu lama untuk bebas dari masalah pageblug ini. Mau bagaimana lagi, pengenalan hal baru memang butuh perjuangan dari pemerintah sendiri agar masyarakat percaya. Yang penting lakukan dengan cara yang baik agar tidak timbul friksi.

    Saya yang percaya imunisasi saja baru tahu beberapa tahun lalu kalau di media sosial ada yang antiimunisasi. Yang benar saja, bahkan imunisasi dasar saja ada yang kontra. Bikin pusing.

    Semoga ada jalan yang terbaik bagi semua agar kita bisa bangkit.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Benar. Semua berawal dari komunikasi dan sosialisasi yang kurang. Dan di kita kebiasaan mudah sekali percaya pada opini orang terdekat. Di pedesaan misalnya yang akses medianya terbatas, ada orang yang punya pengaruh kuat menolak vaksin maka warga di situ ikut menolak. Belum lagi serangan hoaks dimana2.

      Delete
  8. bagaimana pula kelompok yang anti vacc?bagaimana tindakan pihak berkuasa di sana ambil untui berdepan dengan golongan ini?

    sebab bagi saya mereka ini, nak kata vaksin covid, even vaksin untuk anak-anak mereka pun, mereka reject...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Idealnya mereka yang anti vaksin harus didengar dulu aspirasinya, lalu sosialisasi dan komunikasi yang benar dan efektif jika mereka keliru. Jadi sanksi hukum berlaku kalau cara persuasif yang dilakukan tidak mempan.

      Delete
  9. Menurutku sekarang lebuh baik fokus pada bagaimana menjalankan vaksinasi sesuai prioritas yang ditentukan. Melakukan upaya persuasif agar semua masyarakat mau mengerti. Karena di level masyarakat bawah banyak sekali yang ga percaya kalau Covid 19 ada.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Setuju. Sosialisasi dan pola komunikasi nya harus lebih efektif, terutama untuk masyarakat pedalaman yang sulit mengakses informasi

      Delete
  10. Kalau saya pribadi bingung jika harus divaksin. Masih dilema antara setuju dan nggak hahah

    ReplyDelete
    Replies
    1. Banyak warga yang berada dalam situasi yang sama, antara setuju ga setuju. Memang harus ada sosialisasi yang efektif

      Delete
  11. Membaca ini saya cuma terpikir bahwa, beginilah jika hukum dibuat oleh manusia ya. Ada saja yang tumpang tundih, ada saja pro-kontranya.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Betul. Idealnya aturan hukum menampung semua aspirasi para pihak. Faktanya tentu tidak semudah itu, ada saja aspirasi yang dikorbankan. Tetap yang terkuat ada di penguasa serta pihak yang menguntungkan penguasa pasti diprioritaskan hehe.. Untuk itulah harus ada uji materi pasal ke MK, yaitu mengkritisi pasal yang dianggap kontroversial dan merugikan rakyat

      Delete
  12. Terima kasih info dan ilmunya sangat bermanfaat, semoga menjadi amal kebaikan. Saya berharap program vaksinasi Covid-19 efektif dan berbanding lurus dengan penurunan jumlah pasien Covid-19 sampai akhirnya Covid-19 benar-benar hilang dari muka bumi. Dengan demikian, pihak yang kontra pun lama-lama mendukung juga

    ReplyDelete
    Replies
    1. Semoga bermanfaat. Harapan vaksinasi dan penurunan jumlah pasien Covid-19. Perlu komunikasi dan sosialisasi yang efektif

      Delete
  13. Gracias por la información muy completa. Te mando un beso

    ReplyDelete
  14. Apakah pemerintah tidak mencantumkan PERKECUALIAN seseorang tidak bisa menerima suntik vaksin covid, mas ?.

    Padahal sudah pernah diberitakan di media, tidak semua orang dengan riwayat memiliki alergi atau memiliki penyakit tertentu tidak bisa disuntuik vaksin.

    Lantas, kalau masyarakat yang memiliki riwayat bawaan seperti itu menolak disuntik, lantas ikut kena denda ?.
    Apa ya iya pemerintah bersedia bertanggung jawab penuh setelahnya jika seseorang dengan kondisi tertentu tersebut dipaksakan untuk disuntik vaksin ?.

    Poin ini perlu digarisbawahi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ada syaratnya, termasuk usia, kesehatan, dan sebagainya. Cuma sosialisasi dirasa kurang. Buat yang fobia jarum suntik akan jadi masalah tersendiri, harusnya menggunakan pendekatan psikologi juga. Yang berpotensi dihukum itu sudah memenuhi syarat, termasuk sehat, tapi menolak dengan alasan ga percaya atau fobia jarum suntik. Sosialisasi memang dirasa belum efektif

      Delete
  15. wah lengkap sekali ulasannya pak vicky...terdapat pendapat dari para pakar dan pihak yang berwenangnya juga urun rembug dalam hal ini...aku sebagai warga awam hanya nunggu arahan pemerintah saja bagaimana baiknya. semoga ada titik terang untuk melandainya penularan covid ya...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Semoga saja bisa merangkul aspirasi semua pihak, walau pasti ada saja yang kecewa. Terakhir, sebelum masuk hukuman ini, Presiden "mengancam" penolak vaksin Covid-19 dari rakyat kecil tidak boleh mendapatkan bansos. Pasti kontroversi lagi hehe...

      Delete
  16. Terima kasih informasinya.. Memang kelihatan banyak orang yang takut divaksin. ENtah karena apa.. Sementara saya sendiri baru kemarin diminta data-datanya (kami 1 kompleks), yang barangkali dalam waktu dekat akan divaksin..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Betul, itu karena Sosialisasi dan komunikasi dinilai masih kurang efektif. Belum lagi yang fobia jarum suntik. Kalau warga yang seperti itu mendapatkan info yang salah dan menakut-nakuti tentu harus segera diluruskan

      Delete

1. Silakan berkomentar secara bijak
2. Terbuka terhadap masukan untuk perbaikan blog ini
3. Niatkan blogwalking dan saling follow blog sebagai sarana silaturahim dan berbagi ilmu/kebaikan yang paling simpel. Semoga berkah, Aamiin :)😇
4. Ingat, silaturahim memperpanjang umur...blog ;)😜

Pro-Kontra Sanksi Pidana bagi Penolak Vaksin Covid-19

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana di Indonesia meliputi penjara (tindak pidana berat), kurungan (tindak pid...